Wow! Ini Duo Pembersih Koruptor di BUMN yang ‘Dipinang’ Erick Tohir

Peneliti Alpa Research Database Ferdy Hasiman menilai direkrutnya Chandra Hamzah dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Menteri BUMN Erick Thohir dapat membuat para koruptor mundur dengan teratur.

“Dengan masuknya dua orang ini (Chandra dan Ahok), ya sudahlah koruptor itu harus mundur dengan teratur. Supaya Pertamina dan PLN bisa dikelola dengan baik,” kata Ferdy kepada Tagar, Rabu 20 November 2019.

Chandra disinyalir akan menempati pos petinggi Perusahaan Listrik Negara (PLN), sedangkan Ahok disebut-sebut bakal menjadi bos Pertamina (Persero). Namun, rencana dua sosok itu masuk ke BUMN mendapat sejumlah penolakan.

“Salah satunya adalah kepentingan para mafia yang bercokol di Pertamina. Mafia ini kan tidak ingin produksi minyak di hulu itu bisa naik. Maka mereka ingin direktur-direktur yang cenderung kompromi, bahkan kerja sama dengan mafia”.

Ferdy mengaku tidak heran dengan sejumlah penolakan yang datang dari rencana masuknya Chandra dan Ahok ke perusahaan berpelat merah. “Karena menurut saya, dua BUMN ini bermasalah. PLN itu bermasalah dengan korupsinya, begitu juga dengan Pertamina,” ujarnya.

Chandra Hamzah
Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah. (Foto: Antara/Royke Sinaga)

Chandra Hamzah

Di PLN, sejumlah petingginya sempat terbelit kasus korupsi. Tercatat ada empat eks Direktur Utama (Dirut) PLN yang pernah ‘tersetrum’ kasus hukum, yaitu Eddie Widiono, Dahlan Iskan, Nur Pamudji, dan terakhir Sofyan Basir.

Rekam jejak petinggi PLN tersebut, kata Ferdy, menjadi acuan Erick Thohir membidik eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah menempati posisi bos PLN.

“Itu gak bisa disembunyikan karena semua fakta. semuanya jadi tersangka, maka mendesak bagi PLN untuk mengangkat direktur yang bersih, bukan orang yang mudah jatuh dalam persekongkolan,” kata dia.

Ahok
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (Foto: Facebook/AhokBTP)

Ahok

Penolakan Ahok masuk menjadi bos Pertamina juga dianggap Ferdy tak berdasar. Dia mengambil sample terkait ‘jegalan’ eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli terhadap Ahok.

Rizal menyebut penunjukan Ahok menjadi petinggi Pertamina akan menimbulkan masalah baru buntut dari sepak terjang eks Gubernur DKI Jakarta tersebut yang pernah dibui dan tak memiliki pengalaman di BUMN sektor hulu minyak dan gas (migas).

“Itu hanya alasan politis saja untuk membentengi Ahok, bahwa Ahok itu gak bisa ke sana,” kata Ferdy.

Ferdy mengatakan sejumlah nama yang menjabat sebagai pemimpin BUMN sektor migas terdahulu juga tak memiliki track record serupa. Namun, piawai mengelola BUMN.

“Ada yang tamatan doktor dari Amerika dan pengalamannya di bidang migas sangat bagus. Ada lagi yang dipindahkan ke SKK migas, (misalnya) Elia Massa Manik (eks Dirut Pertamina (persero)),” ucapnya.

Alasan lain munculnya serangan penolakan Ahok menjadi bos Pertamina, kata Ferdy, karena ada permainan kotor yang selama ini terjadi di industri migas takut akan digilas oleh Ahok.

“Salah satunya adalah kepentingan para mafia yang bercokol di Pertamina. Mafia ini kan tidak ingin produksi minyak di hulu itu bisa naik. Maka mereka ingin direktur-direktur yang cenderung kompromi, bahkan kerja sama dengan mafia,” ucap Ferdy.

Masuknya Ahok membenahi masalah itu, kata Ferdy, sangat tepat untuk menutup ‘keran air’ mafia yang bergulir dari hulu hingga hilir. “Itu menurut saya yang paling penting. Karena Ahok itu bukan hanya ditakuti, tetapi dia punya manajerial yang bagus, transparansinya juga sangat bagus,” terangnya.

Melihat kemampuan Chandra dan Ahok, Ferdy yakin kedua sosok itu mampu membenahi Pertamina dan PLN ke depannya. “Pilihan dua orang ini menurut saya pilihan yang bagus. Ini pilihan yang luar biasa,” ujarnya.

Dia berharap, kelak jika Chandra dan Ahok menjadi bos BUMN, masyarakat dan pegawai berpelat merah ikut andil dalam membantu mengungkap kasus-kasus korupsi dan mafia yang dipimpin kedua sosok itu.

“Saya berharap kalau seandainya bisa jadi Dirut Pertamina dan PLN, masyarakat dan pegawai juga harus bahu membahu untuk membantu mereka untuk bisa memberantas korupsi di dua korporasi yang sangat penting bagi hajat hidup orang banyak,” tutur dia.

(tagar.id/suaraislam)