Viral! MUI Ungkap Khilafatul Muslimin Didanai dari AS, Malaysia dan Arab Saudi

Pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja dikawal ketat oleh polisi saat tiba di Polda Metro Jaya usai ditangkap di Bandar Lampung, Selasa (7/6/2022).

Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap organisasi Khilafatul Muslimin memiliki beberapa donatur transnasional.

Organisasi penyebar paham khilafah di Indonesia ini didanai jaringan di Malaysia, Amerika Serikat (AS) hingga Arab Saudi.

Khilafatul Muslimin di Indonesia tersebar di sejumlah daerah dan memiliki 23 kantor. Kantor pusatnya berada di Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Pada penangkapan dua tersangka terbaru, Polda Metro Jaya mengamankan barang bukti uang miliaran rupiah.

Pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Makmun Rasyid mengatakan, secara gerakan Khilafatul Muslimin memiliki keterkaitan dengan jaringan transnasional.

Untuk itu, kata dia, bila ada audit anggaran maka akan terbuka siapa saja yang mendanai Khilafatul Muslimin.

“Karena memang selama ini Khilafatul Muslimin ini mendapat dukungan tidak saja di Indonesia, tetapi juga dari luar negeri,” kata Makmun dalam diskusi daring yang digelar MUI pada Sabtu (11/6/2022).

Menurut Makmun, terdapat jaringan seperti di Amerika Serikat (AS), Malaysia dan Arab Saudi yang menjadi donatur Khilafatul Muslimin.

“AS pun ada orang yang menjadi supporting mereka yah. Malaysia, kalau tidak salah seingat saya bahkan dari Arab Saudi pun sudah ada menjadi donaturnya,” kata Makmun.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa secara legal Khilafatul Muslimin adalah yayasan yang mengedepankan aspek pendidikan dan kemanusiaan.

“Di situlah jualan mereka,” ungkap Makmun.

Sebelumnya, pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap Polda Metro Jaya di wilayah Lampung, pada Selasa (7/6/2022) pagi.

Ia ditangkap di Markas Besar Khilafatul Muslimin di Teluk Betung, Bandar Lampung oleh tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Abdul Qadir Baraja dikenakan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Lalu, Pasal 82 A jo Pasal 59 UU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

(Suara Islam)

Loading...