Tholabun Nusroh HTI dan Pancasila Bersyariah

Ilustrasi (Google Image)

Intoleransi dan radikalisme sebenarnya hal yang mudah ditangani, jika sudah dipahami artinya memang ada cipta kondisi atas hal tersebut. Saya pernah tulis bahwa untuk menangani intoleransi dan radikalisme ini caranya adalah dengan mempromosikan kearifan lokal Nusantara. Karena akar dari intoleransi adalah tidak bisa menghargai budaya dan kearifan lokal Indonesia.

Dalam sejarah Indonesia, paham radikal atau transnasional ini sudah ratusan kali mencoba merongrong kedaulatan namun gagal terus. Jika ditelaah, penyebab kegagalan mereka karena peran penting Organisasi Islam yang moderat seperti NU dan Muhammadiyah. Sebagai Negara dengan penduduk mayoritas Islam, tentu Islam memegang peranan penting dalam tatanan dan arah bangsa yang berdaulat dalam sebuah Negara.

Mari kita lihat kenapa HTI (hampir) bisa menguasai Indonesia, di Hizbut Tahrir ada beberapa strategi untuk mengangkangi kedaulatan sebuah negara bernama Tholabun Nusroh. Yaitu sebuah konsep mencari perlindungan untuk memenangkan kekuasaan, Pakar Terorisme dari GP Ansor DR Nuruzzaman bahkan secara gamblang pernah jelaskan implementasinya HTI masuk ke stake holder dan BUMN memasang “key person” mereka di jabatan strategis.

Konsep Tholabun Nusroh adalah sebuah taktik parasit yang masuk ke inang dan menjadi bagian dari inang tersebut untuk satu saat membunuh dari dalam. Dalam revolusi Iran hampir saja HT mengangkangi Negara tapi gagal juga. Dan penyebab utama HT dilarang dibanyak negara Arab adalah karena strateginya ketahuan, dan banyak juga yang disebabkan karena perbedaan pemahaman dasar atau mazhab.

Indonesia yang toleran ini selain sebagai celah bagi mereka yang beda supaya mudah masuk, juga menjadi ganjalan karena keberagaman ini sudah ditetapkan sebagai pilar kebangsaan. Founding fathers Indonesia telah bersepakat dan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika adalah konsensus final kebangsaan. Mereka bisa bebas masuk kesini, tapi rambu-rambunya jelas sehingga mereka akan mentok pada satu titik yang tidak akan menjadikan mereka kemana-mana.

Karena kesulitan itulah, maka mereka harus masuk menjadi bagian dari sistem, jika perlu mereka yang anti demokrasi ini ikut meramaikan pemilihan. Seperti yang dilakukan HTI di Pilkada DKI 2017 mendukung satu kontestan pakai isu agama, dan sekalian kampanye jumpa kader tentunya. Walaupun setelah itu dibubarkan oleh Pemerintah.

Jika sekarang masih banyak Kader HTI di BUMN dan kantor-kantor Pemerintah ya wajar, Nusrohnya kan sudah berjalan sejak mereka tabligh akbar di Gelora Bung Karno 2013. Jangankan kroco, sekelas Adhyaksa Dault yang pernah jadi Menteri saja hadir dan mendukung kan? Kaget gak sih kita sebagai awam, saya sih kaget kemudian mengkaji dan tanya yang ngerti dan lumayan gak kaget akhirnya.

Pertanyaan paling penting adalah bagaimana melakukan “deradikalisasi” pada kader HTI yang sudah berada di Pemerintahan bahkan menjabat sangat tinggi? Mereka masih aman dari sisi kepegawaian dan kaitannya dengan hukum Indonesia, tapi sampai kapan? Bisa saja lama, bisa saja segera hilang ketika UU terkait deradikalisasi diketok palu (entah kapan moga-moga cepet).

Sementara hal tersebut masih ditunggu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang cinta kebhinekaan dan Indonesia yang seperti apa adanya ini bisa berkontribusi. Langkah riil yang dilakukan adalah sama persis dengan apa yang sudah dikerjakan dan direncanakan kedepan oleh GP Ansor seperti pada tulisan ini: Bonus Demografi Indonesia Lahan Radikalisme

Hal yang sudah terbukti dan teruji untuk melawan paham transnasional seperti HTI adalah dengan memperluas penyebaran budaya lokal dan juga keberagaman. Ibarat lele yang hidup di kolam penuh tai, budaya lokal dan keberagaman adalah air jernih yang bikin lele itu tidak tahan hidup dan pergi mencari comberan baru.

Sekarang ini Indonesia sedang diuji oleh banyak kepentingan, yang paling gawat adalah kepentingan ideologi yang menjadi parasit di demokrasi. Celakanya HTI sudah banyak sekali “panen” taktik nusrohnya ini sampai pada level strategis terkait ideologi. Data menunjukkan paparan radikalisme yang berbasis agama pada PNS, BUMN, Mahasiswa Sekolah Negara, TNI-Polri pada angka yang cukup mengkhawatirkan, bahkan beberapa tokoh menyebut Indonesia Darurat Radikalisme.

Daripada pusing dengan apa yang kita susah pikirkan terkait deradikalisasi oleh Pemerintah, lebih baik kita lakukan hal yang bisa dilakukan secara langsung yaitu membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi budaya lokal dan kearifannya. Serta mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika dalam berbagai aspek, lawan intoleransi di lingkup sosial terkecil supaya parasit sejenis HTI ini minggat karena tidak betah.

Jangan pernah takut menghadapi mereka, karena kita Mayoritas. Kalo gak berani ya ajak Ansor Banser.

(qitmr.id/suaraislam)