Terungkap! Pemimpin Uni Emirat Arab Ini Pernah Minta Militer AS untuk Ngebom Kantor Televisi Al-Jazeera

Pangeran Mohammad bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota Uni Emirat Arab

Kabar mengejutkan dilansir oleh Wikileaks, bahwa Pangeran Mohammad bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab pernah meminta militer AS untuk mengebom Kantor Televisi Al-Jazeera milik Qatar pada tahun 2004. Kini, Emirat bersama Saudi, Bahrain, Mesir telah memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. (baca: Sama-sama Arab, Sama-sama Islam, tapi Kenapa Empat Negara Arab Ini Putus Hubungan dengan Qatar?)

Saat itu Pangeran Mohammad bin Zayed menjabat sebagai Menteri Pertahanan Uni Emirat Arab.

Menurut dokumen yang dibocorkan oleh Wikileaks, bin Zayed berbicara tentang sebuah pertemuan antara ayahnya dan mantan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani.

Dokumen yang sama juga mengungkapkan bahwa Bin Zayed telah menyarankan agar orang-orang Amerika jangan mengajak wartawan untuk tidak menemani mereka selama serangan pertama ke Afghanistan sehingga mereka tidak dapat melaporkan korban sipil.

Selain itu, dokumen tersebut mengungkapkan sebuah pertemuan antara bin Zayed dan diplomat AS Richard Haas dua bulan sebelum perang melawan Iraq. Bin Zayed menawarkan informasi kepada orang Amerika tentang Iraq dan bagaimana menahan kemarahan orang-orang di dunia Arab tentang perang ini.

Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa bin Zayed telah meminta Amerika untuk memberi tekanan lebih besar pada Qatar untuk mengendalikan liputan Al Jazeera.

“Al Jazeera bombing memo”

Bocoran Wikileaks di atas memperkuat informasi soal “Al Jazeera bombing memo”. Memo ini adalah sebuah memorandum yang tidak dipublikasikan yang dibuat di dalam pemerintahan Inggris yang konon merupakan risalah diskusi antara Presiden Amerika Serikat George W. Bush dan Perdana Menteri Tony Blair. Daily Mirror menerbitkan sebuah berita di halaman depannya pada tanggal 22 November 2005 yang mengatakan memo tersebut mengutip Bush yang berspekulasi tentang serangan bom AS di kantor pusat Al Jazeera di ibukota Qatar, Doha dan lokasi lainnya. Ceritanya mengatakan bahwa Blair membujuk Bush untuk tidak melakukan tindakan apapun.

Kantor Al-Jazeera sebelumnya terkena serangan militer Amerika Serikat. Pada tanggal 13 November 2001 sebuah rudal AS menerjang kantor Al-Jazeera di Kabul, Afghanistan, selama invasi AS ke negara tersebut. Meski tidak ada staf Al-Jazeera yang terluka dalam serangan tersebut, bangunan tersebut hancur dan beberapa rumah karyawan rusak. Pada saat itu, Mohammed Jasim al-Ali, redaktur pelaksana, mengatakan bahwa koordinat kantor tersebut dikenal baik oleh semua orang termasuk orang Amerika.

Ketika mantan Sekretaris Inggris Inggris David Blunkett menerbitkan memoarnya pada akhir tahun 2006, terungkap bahwa dia telah menasehati Perdana Menteri Tony Blair pada akhir Maret 2003 untuk membom pemancar televisi Al-Jazeera di Baghdad. “Tidak ada kekhawatiran dari saya karena saya percaya bahwa ini adalah perang dan dalam perang Anda tidak akan membiarkan siaran tersebut terus berlangsung,” kata Blunkett.

Pada tanggal 8 April 2003 sebuah rudal AS menabrak generator listrik di kantor Al-Jazeera di Baghdad. Api yang berasal dari ledakan itu membunuh reporter Tareq Ayyoub dan melukai anggota staf lainnya. Pada tanggal 24 Februari, Mohammed Jasim al-Ali telah mengirim sebuah surat dengan lokasi koordinat kantor tersebut ke Victoria Clarke, Asisten Menteri Pertahanan Urusan Luar Negeri A.S. [lokasi tersebut belum secara resmi diminta oleh pemerintah AS). Insiden ini, yang terjadi saat penyerangan AS di Baghdad, dan setelah kritik liputan Al Jazeera terhadap tujuan perang pasukan Amerika Serikat, telah menimbulkan kecurigaan bahwa serangan tersebut merupakan kesengajaan.

Frank Gaffney juga pernah menerbitkan sebuah opini di Fox News pada tanggal 29 September 2003 yang meminta agar Al-Jazeera “disingkirkan” “dengan cara apa pun” karena ia dianggap sebagai “media musuh”. (baca juga: Tak Hanya Orang, Arab Saudi juga Usir Unta dan Domba Qatar)

Pangeran Mohammad bin Zayed Al Nahyan lahir 11 Maret 1961, selain sebagai Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab, dia disebut sangat berpengaruh terhadap balik kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab dan digambarkan sebagai “penguasa de facto Uni Emirat Arab”. (baca: Demi Palestina, Jokowi Dorong Rekonsiliasi Negara-negara Arab dengan Qatar)

(Wikileaks/MiddleEastMonitor/Fox News/DailyMirror/SuaraIslam)

Loading...