SP3 Kasus Perkosaan di Kemenkop Dibatalkan, Mahfud MD: Proses Hukum Dilanjut Lagi

Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Kasus pemerkosaan terhadap pegawai Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang sebelumnya dihentikan atau dikenai SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) kini dibuka kembali. Surat SP3 kasus tersebut dicabut.

“Bahwa kasus perkosaan terhadap seorang pegawai di kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang korbannya bernama NDN dilanjutkan proses hukumnya dan dibatalkan SP3-nya,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md setelah mengadakan rapat dengan Bareskrim Polri, LPSK, dan Kementerian PPPA, disampaikan melalui keterangan tertulis, Senin (21/11/2022).

“Oleh sebab itu, terhadap 4 tersangka dan 3 saksi, yaitu N, kemudian MF, WH, ZPA, kemudian saksinya dianggap terlibat A, T, dan H supaya terus diproses ke pengadilan,” lanjutnya.

Mahfud menjelaskan, laporan yang masuk ke polisi tidak bisa dicabut. Laporan bisa dihentikan apabila penyidik tidak menemukan alat bukti yang cukup.

“Alasan SP3 atau penghentian penyidikan karena pencabutan laporan itu tidak benar secara hukum. Di dalam hukum, laporan itu tidak bisa dicabut. Yang bisa dicabut adalah pengaduan. Kalau laporan polisi harus menilai kalau tidak cukup bukti tanpa dicabut pun dihentikan perkaranya. Tapi kalau cukup bukti meskipun yang melapor menyatakan mencabut, maka perkara harus diteruskan, beda dengan pengaduan yang itu berdasarkan delik aduan. Kalau pengaduan, begitu yang mengadu mencabut, maka perkara menjadi ditutup,” ujarnya.

Mahfud menyampaikan, dalam perkara pemerkosaan tidak bisa menerapkan restorative justice. Dia menyebutkan restorative justice hanya bisa diterapkan pada kasus-kasus ringan yang hukumannya di bawah 5 tahun.

“Kemudian alasan pengeluaran SP3 berdasarkan restorative justice perdamaian antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain dibantah oleh korban dan keluarga korban dan juga dibantah bahwa mereka telah memberi kuasa terhadap seseorang untuk mencabut laporan yang itu pun tidak sah, maka restorative justice itu hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang sifatnya ringan, misalnya delik aduan ya kalau kejahatan yang serius yang ancamannya misalnya 4 tahun lebih atau 5 tahun lebih itu tidak ada restorative justice,” ucapnya.

“Korupsi, pencurian, pembunuhan, perampokan itu tidak ada restorative justice. Itu harus terus dibawa ke pengadilan karena ini banyak yang salah kaprah ada orang ketangkap korupsi lalu minta restorative justice. Tidak ada restorative justice di dalam kejahatan itu ada pedomannya di Mahkamah Agung di Kejaksaan Agung maupun di Polri sudah ada pedomannya. Restorative justice itu bukan sembarang tindak pidana orang mau berdamai lalu ditutup kasusnya nggak bisa,” imbuhnya.

(Suara Islam)

Loading...