Sertifikasi Ulama, Upaya Setengah Hati Kemenag Memberantas Radikalisme?

Menteri Agama Fachrul Razi

Ketika muncul wacana untuk mengadakan sertifikasi ulama penulis sangat apresiasi apa yang dilakukan kementerian agama. Penulis langsung berharap setinggi mungkin hal ini akan bisa mengurangi paham radikal yang semakin berkembang di negara kita.

Apalagi hal ini ditolak mentah-mentah oleh Partai Keadilan Sejahtera yang kita ketahui banyak memiliki kader-kader kaum radikal di dalamnya. Selain itu, hal ini juga ditolak oleh Ayah Naen atau Tengku Zulkarnaen, ulama hasil kecelakaan politik yang terkenal membenci pemerintah dan dekat dengan kaum radikal.

Jelas saja semua hal di atas membuat penulis sangat mendukung adanya sertifikasi ulama ini, karena hal ini sesuai kamus politik penulis juga, yaitu :

“Siapapun dan apapun yang didukung PKS, maka kita pilih kebalikannya”.

Penulis berharap dengan adanya sertifikasi ulama ini, tidak ada lagi tukang obat yang mendadak menjadi ulama hanya karena pintar memaki pemerintah. Siapakah ulama abal-abal yang penulis maksud? Tentu pembaca sudah tahu bukan?

Penulis juga berharap dengan adanya sertifikasi ulama ini, tidak ada lagi penyanyi Radio Republik Indonesia yang entah pernah sekolah keagamaan dimana tiba-tiba menjadi ulama yang dipuja-puja kaum radikal. Tidak tanggung-tanggung beliau juga selain menjadi ulama, kadang mendadak menjadi ahli kelautan, hingga ahli militer. Siapakah ulama abal-abal yang penulis maksud? Tentu pembaca sudah tahu bukan?

Jika penulis sebutkan satu-satu tentunya begitu banyak ulama abal-abal yang menjadi ulama hanya karena pintar memaki pemerintah. Selain itu banyak juga yang mendadak menjadi ulama hanya karena mualaf dan sangat mahir menghina agama lamanya.

Ada yang mengaku lulusan S3 Vatikan, padahal di Vatikan tidak ada universitas keagamaan. Ada yang mengaku sebagai anak Kardinal dari perkawinan yang sah dan keluarga bahagia, padahal kardinal tidak boleh menikah. Ada yang mantan biarawati, padahal tidak pernah lulus sekolah biarawati.

Yang terakhir akan penulis sebutkan bahkan dijuluki Umar Bin Khattab masa kini, hanya karena mulutnya pintar mengeluarkan kata-kata kasar menghina pemerintah dan agama lamanya.

Perlu diketahui bahwa Umar adalah tokoh muslim paling berpengaruh selain Nabi Muhammad, dia yang menyebarkan Islam dan membangun peradaban Islam secara konstruktif. Bisa dibilang beliau adalah tokoh No. 2 terhebat di kalangan umat Islam, apa para kaum radikal tidak malu tokoh No. 2 terhebat muslim disamakan dengan orang yang hanya pintar caci maki?

Jangan berlindung dibalik kalimat “dukung lah ulama yang dibenci kafir”. Kalimat tersebut berlaku untuk ulama yang sudah menjadi Rahmat bagi alam semesta, jika dibenci kafir karena tidak bisa menjadi Rahmat bagi alam semesta, maka perlu dipertanyakan. Apalagi jika banyak muslim juga yang tidak menyukai ulama dadakan yang pintar memaki tersebut.

Kementerian Agama Setengah Hati?

Intinya tujuan sertifikasi ulama ini adalah hal yang baik dan patut didukung, apalagi jika dihubungkan dengan kebangsaan, dimana negara kita adalah negara yang majemuk, memiliki banyak keyakinan. Seperti kata wakil menteri agama berikut ini :

” Latar belakang peluncuran program ini karena ada tiga poin penting. Dengan adanya program sertifikat ulama, bertujuan untuk menjaga keselarasan beragama dan berbangsa.”

“Pertama paham yang menistakan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, padam yang mengingkari nilai-nilai kesepakatan nasional misalnya Pancasila, UUD Tahun 1945 NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” tuturnya.

“Jadi setiap dai dan penceramah agama harus terbebas dari unsur paham radikal tersebut karena dapat mengancam eksistensi Pancasila, NKRI, dan kesatuan bangsa,” katan Zainut.

Satu hal yang menjadi keraguan penulis ketika wacana ini dikemukakan adalah tentang bagaimana pelaksanaan dan penegakan hukumnya?. Jangan-jangan hanya karena opini kriminalisasi dan digertak dengan isu PKI penegakan hukumnya melempem? Seperti kita ketahui bahwa penegakan hukum di negara kita masih rawan dipengaruhi oleh tekanan masa.

Wajar penulis cemas akan hal ini, ditambah sedikit kekecewaan penulis terhadap pemerintah yang sejak 2014 janji akan mencabut SKB 2 Menteri, namun sampai hari ini pelarangan-pelarangan ibadah masih terjadi karena pemerintah belum mencabutnya.

Kecemasan penulis ditambah dengan pernyataan kementerian agama sendiri yang seolah membuat pernyataan awal mereka menjadi tidak memiliki arti karena ditambah dengan kutipan berikut ini :

“Ini sifatnya voluntary, sukarela… Tidak kemudian diartikan yang tidak mengikuti sertifikasi ini tidak boleh ceramah,” tutur Zainut pada Antara News.

Untuk apa sertifikasi ulama yang mengajarkan agar penceramah tidak menyebarkan paham radikal, sedangkan parah penceramah radikal masih boleh berceramah?

Jaya Wijaya

Sumber: https://seword.com/umum/sertifikasi-ulama-upaya-setengah-hati-kemenag-EHvmp7lefT?

(Suara Islam)

Loading...