Rois Syuriah PBNU: Pemerintah Wajib Bersihkan Instansi Negara, Perguruan Tinggi, BUMN dari Eks Pengikut HTI

KH Ishomuddin, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). (foto: ist)

Senin tanggal 07 Mei 2019, PTUN Jakarta resmi menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI). Hal ini menguatkan SK Menkumham tentang Pembubaran HTI yang sebelumnya dikeluarkan pada Juni 2017. Dengan ditolaknya Gugatan HTI ini, maka HTI resmi menjadi ormas terlarang di Indonesia.

Putusan Majelis Hakim sangat tepat sekali dalam upaya melindungi negara dari rongrongan HTI yang ingin mengganti Pancasila dan membubarkan NKRI dengan mendirikan Negara khilafah.

Baca: Tepis Tudingan HTI “Pemerintah Anti-Islam”, PBNU: Pemerintahan Jokowi Sudah Sesuai dengan Islam, Ini Buktinya!

Menurut KH Ahmad Ishomuddin, salah seorang Rais Syuriah PBNU mengatakan bahwa Pemerintah wajib melakukan pembersihan instansi pemerintah, perguruan tinggi dan BUMN/D dari ASN oknum pegiat ex-HTI untuk bersama rakyat Indonesia menjaga keutuhan negara kita.

KH Ahmad Ishomuddin yang menjadi saksi ahli agama Islam dari PBNU dalam sidang lanjutan gugatan pembubaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di PTUN Jakarta Timur, Kamis 15 Maret 2018, menegaskan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan penyimpangan-penyimpangan terkait pemikiran Islam, salah satunya tentang khalifah.

Baca: HTI Resmi Terlarang, Guntur Romli: Ayo Mantan Pengikut HTI Kembali Ke “PBNU”

Kiai Ishom juga menegaskan bahwa HTI itu bukan organisasi dakwah tapi organisasi politik. HTI membungkus misi politiknya dengan dakwah. Ideologinya Islam tapi aktifitasnya politik.

“Penolakan HTI terhadap sistem demokrasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sesungguhnya tidak sejalan dengan ajaran Islam dan bisa mengancam keutuhan NKRI.”, tegas Kiai Ishom.

(suaraislam)

Loading...