Rekam Jejak Munahar Ketua MUI DKI, Dituding Jadi Buzzer Anies Hingga Didesak Mundur karena Munajat 212

Ilustrasi, Foto: Agung Pambudhy/detikcom

Ketua MUI DKI, Munahar Muchtar, menjadi sorotan publik setelah MUI DKI berencana membentuk Cyber Army yang akan membela ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Menurutnya, Anies telah bekerja keras untuk masyarakat Ibukota.

Jika para Buzzer mencari kesalahan Anies, kata dia, Infokom mengangkat keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional. Bahkan, Anies menjadi salah satu dari 21 pahlawan dunia.

“Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia, saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Munahar.

Pernyataan Ketua MUI DKI tersebut kemudian memantik kontroversi dari ormas-ormas Islam maupun para politisi di DPRD DKI Jakarta.

Wakil Sekjen PKB, Luqman Hakim, buka suara soal Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Menurutnya, itu tak lepas dari hibah Pemprov DKI, yaitu hibah itu bernilai Rp 10,6 miliar.

“Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan,” kata Luqman kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021) seperti dikutip dari detiknews.com.

Selain Luqman Hakim, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta, Samsul Ma’arif, juga mengingatkan MUI DKI bahwa fungsi ulama adalah sebagai alat kontrol penguasa dan bukan mitra pemerintah apalagi pasang badan sebagai pembela penguasa.

Sebagai catatan, pada Februari 2019 Forum Ukhuwah Pengurus dan Imam Masjid Jakarta (FURUIA) & InsanHafidz Kampus Al-Qurab PTIQ Jakarta (IHKAP) pernah mendesak MUI Pusat mencopot Munahar Mukhtar dari jabatannya sebagai Ketua MUI DKI Jakarta.

Munahar ikut memfasilitasi terselenggaranya acara Munajat 212 dan dituding menjadikan acara munajat 212 di Monas pada 21 februari 2019 sebagai ajang kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.

Syaefudin, Dewan Pembina Insan Hafidz PTIQ dan Forum Ukhuwah Imam Jakarta, saat itu menginginkan agar Ketua MUI DKI Jakarta dicopot dari jabatannya karena dianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Marwah Majelis Ulama Indonesia.

“Menurut kami ketua MUI DKI itu telah melanggar AD/ART MUI, untuk itu kami ingin menyampaikan ke MUI Pusat agar segera dicopot ketua MUI DKI yang sekarang, dicopot dari jabatannya karena telah menjatuhkan Marwah Majelis Ulama Indonesia,” ujar Syaefudin seperti dikutip dari jawapos.com

(Suara Islam)

Loading...