Pro-Kontra MUI DKI Bentuk Cyber Army Bela Ulama-Anies

Ilustrasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Pemprov DKI Jakarta

Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim siber atau cyber army untuk melawan buzzer penyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan menuai pro dan kontra.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar mengungkapkan pembentukan tim cyber army untuk membela Anies ini sebagai bentuk dukungan untuk Jakarta yang lebih baik. Sebab, kata Munahar, banyak buzzer yang selalu mendiskreditkan dan mencari kesalahan Anies.

“Sementara ada oknum buzzer-buzzer yang kerjanya selalu mendiskreditkan dan mencari kesalahan Pak Anies, wajar kalau kita dukung dan men-support kinerja yang baik Pak Anies demi untuk Jakarta yang lebih baik ke depannya,” kata Munahar saat dihubungi, Sabtu (20/11/2021).

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut gagasan pembentukan pasukan siber oleh MUI DKI merupakan bagian dari perkembangan zaman, di mana banyak warga dapat mengakses informasi melalui gawai pintarnya.

“Adanya tim siber ini diharapkan bisa turut mengawasi setiap informasi yang beredar di internet agar warga tidak mendapat kabar bohong, sekaligus memberi edukasi dalam memilah informasi,” kata Riza Patria seperti dilansir dari Antara, Minggu (21/11/2021).

Riza menjelaskan, pada zaman digital seperti saat ini, ada banyak media sosial sehingga tidak perlu membuat dan menyebarkan berita hoaks. Dia berpesan agar setiap informasi di media sosial harap dicermati dan dicek kembali sebelum kita menyebarluaskannya.

“Jika menyebarkan informasi salah, kita ikut berdosa dan bisa berurusan dengan aparat hukum,” ujarnya.

Salah satu yang mengkritik keberadaan cyber army ini adalah PDIP. PDIP mengungkit fatwa MUI yang menyatakan buzzer haram.

“Saya rasa tidak bijak membuat Jakarta semakin terpolarisasi seperti ini,” kata anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Ima Mahdiah saat dihubungi, Jumat (19/11).

“Ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan sendiri oleh MUI terkait buzzer,” sambung Ima.

Selain PDIP, PKB mengkritik keras langkah MUI DKI membentuk cyber army membela Anies. PKB turut mengaitkan cyber army ini dengan hibah Rp 10,6 miliar dari Pemprov DKI untuk MUI DKI.

“Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan, hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan,” kata Luqman kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).

“Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?” sambungnya.

Dia beranggapan cyber army yang dibentuk MUI DKI itu berlebihan. Dia menganggap MUI DKI menjadi tunggangan demi kepentingan politik Anies.

(Suara Islam)

Loading...