Pemerintah Keluarkan Sertifikat Halal Sendiri, Tengku Zul Meradang

(Instagram/tengkuzulkarnain.id)

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru saja disahkan mengubah sistem penerbitan sertifikat halal. persoalan mengenai sertifikasi halal memiliki perbedaan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Seperti diketahui, sertifikasi Halal sebelumnya dikeluarkan oleh MUI, dan saat ini kewenangan mengeluarkan sertifikat halal bisa dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Peraturan tersebut mendapat sorotan dari Wasekjen MUI, Tengku Zul. Tengku Zulkarnain menyoalkan sertifikat halal yang juga akan dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, jika pemerintah bisa mengeluarkan sertifikat halal sendiri. Bisa saja nanti fatwa MUI soal halal bakal dilanggar.

“Kira-kira jika fatwa halal dari MUI diabaikan. Pemerintah mengeluarkan fatwa halal sendiri dan mengeluarkan sertifikat halal versi Pemerintah tanpa melibatkan MUI dan Ormas Islam. Akankah rakyat percaya kehalalannya…?” tulis Tengku Zul di akun Twitternya.

Kicauan Tengku Zul mendapat komentar warganet. Warganet menilai bahwa kredibilitas MUI sekarang sudah hancur terlebih banyak pengurus MUI Pusat yang tidak kompeten dan mendukung Khilafah.

“Kredibilitas MUI sdh hancur. Fatwa apapun yg diterbitkan dan dikeluarkan MUI sudah tidak relevan. Sudah selayaknya Pemerintah membuat badan otoritas label halal sendiri yang terdiri atas pakar agama dan ahli fiqh serta lembaga yang kompeten. Bukan para pelacur agama penjual ayat dan mayat”, tulis akun @caklis4

(Suara Islam)

Loading...