NU Jakarta: Agama Jangan Dieksploitasi untuk Teror

KH Muhammad Taufiq Damas, Wakil Katib Syuriah PWNU Jakarta

Jakarta – Isu primordial mulai dari agama, ras, dan kedaerahan semakin menguat mewarnai Pilkada DKI Jakarta. Menjelang putaran pertama, paslon petahana Basuki Tjahaja Purnama difitnah menodai agama Islam sampai dimeja hijaukan menjadi terdakwa, dengan diwarnai gelombang aksi dengan label “bela Islam dan bela ulama juga habaib”, termasuk aksi pencegatan oleh sekelompok kecil orang saat Basuki melakukan blusukan.

Baca: Alhamdulillah, Spanduk Boikot Jenazah Pro Ahok di Masjid Sudah Dibuang

Memasuki putaran kedua, eskalasinya bukan menurun malah semakin meningkat. Kali ini teror ditunjukan untuk pendukung dan pemilih Basuki Djarot untuk menjadi Gubernur DKI untuk periode kedua 2017-2022.

Baca: Menengok Kemegahan Masjid Raya Jakarta yang Dibangun Ahok

Teror dalam wujud tulisan pada banner yang terpasang di beberapa masjid di kawasan Karet, yang menyatakan tidak akan mensholatkan jenazah orang yang memilih si penista agama. Dan lebih menyeramkan lagi, wujud tulisan pada banner yang terpasang di beberapa masjid di area perumahan di kawasan Jakarta Timur, yang isinya tidak akan melayani segala urusan keagamaan bagi orang yang telah memilih si penista agama.

Secara demokratis sehatkah pilkada DKI Jakarta 2017, yang mengambil durasi dua putaran, dengan dua paslon yang berhak maju karena perolehan suara di putaran pertama, 15 February 2017, Basuki Djarot dengan perolehan suara versi hitung cepat 42,87%, dan Anies Sandi 39,76%?

Tokoh muda NU, KH. Muhammad Taufiq Damas, tegas menyatakan dengan begitu liarnya orang menggunakan isu agama dan ras untuk menjatuhkan lawan politiknya, sungguh sudah sangat tidak sehat lagi.

Baca: PKB Makin Merapat, Ahok: Kita Punya Kesamaan Visi

Menurut wakil Ketua Katib Syuriah PWNU Jakarta ini dengan cara-cara menakuti orang yang memilih Basuki Djarot sungguh sudah sangat tidak sehat lagi, cara-cara seperti ini harus dihentikan. “Yang berwenang seharusnya, dalam hal ini Departemen Agama, Panwaslu, Bawaslu, segera menyelesaikan persoalan ini. Karena agama tidak boleh terlalu jauh dieksploitir untuk menakuti orang dalam pilkada.”

Diakui oleh Taufiq, persoalan ini memang menjadi tantangan karena terjadi pada Pilkada DKI, yang justru masyarakatnya seharusnya menggunakan akal sehat dalam berdemokrasi. Dan agama tidak bisa digunakan sebagai alat meneror, karena agama secara universal adalah ajaran kedamaian dan kasih sayang. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk menakuti orang yang memilih seusai dengan hati nuraninya masing masing.

Dalam demokrasi, ujar Taufiq, wajar jika kita berbeda pilihan dan patokannya pancasila dan Undang Undang Dasar ’45. Dalam konteks pilkada DKI, kebetulan salah satu calonnya Basuki Tjahaja Purnama beragama Kristen, secara konstitusional mempunyai hak untuk dipilih. Dan orang yang menggunakan isu agama seharusnya berpikir ulang.

“Harus diingat kita memilih Gubernur yang adalah pelayan warga yang anti korupsi, mensejahterakan rakyat, melakukan reformasi birokrasi, transparan dan profesional. Itu yang seharusnya dijadikan pegangan bukan mengaburkan fakta yang harus dipertimbangkan orang dalam memilih calon Gubernur, ” imbuhnya.

Taufiq sangat menyayangkan langkah yang diambil oleh pihak berwenang dalam hal ini Departemem Agama yang sifatnya hanya menghimbau agar rumah rumah ibadah tidak dijadikan panggung politik. Hanya sekedar himbauan tidak ada tindakan yang lebih kongkrit.

“Jika ini dibiarkan kita akan mengalami degradasi spiritual karena forum-forum keagamaan dijadikan tempat kampanye politik. Forum keagamaan itu fungsinya untuk memberikan nasihat ke arah budi pekerti yang baik kepada masyarakat bukan digantikan fungsinya menjadi forum politik, “tutup Taufiq.

Loading...