NU Batal Gugat UU Cipta Kerja ke MK dengan Satu Syarat

Z Arifin Junaidi. (Foto: Istimewa)

Nahdlatul Ulama (NU), dalam hal ini Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, batal mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

Pembatalan tersebut disampaikan Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU), Arifin Junaidi pada Kamis (14/10/2020). Namun, ia mengajukan syarat bahwa naskah UU Cipta Kerja yang dikeluarkan dari Sekretariat Negara harus persis seperti yang dijelaskan oleh Presiden Jokowi.

Sebelumnya, NU berencana menggugat pemberlakuan izin usaha pendidikan secara umum. Namun ternyata menurut pemerintah, aturan itu hanya berlaku untuk kawasan ekonomi khusus (KEK) dan tidak wajib.

Sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi), isu pendidikan dikomersialisasi pada Undang-Undang Cipta Kerja merupakan hoax. Pasalnya, pendidikan yang diatur dalam UU tersebut hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Adapun naskah UU Cipta Kerja yang dipersoalkan oleh lembaga pendidikan seperti Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU), PP Muhammadiyah, dan organisasi pendidikan adalah Pasal 26 yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha. Selain itu, pada Pasal 65 menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha.

Arifin mengungkapkan, untuk saat ini pihaknya masih menanti naskah resmi yang akan dikeluarkan oleh Sekretariat Negara.

“Sikap kami adalah menunggu lembaran naskah dari negara, karena sekarang kan banyak sekali versi. Jadi, kemudian dikatakan naskah yang ditandatangani DPR itu, naskah yang 800 halaman. Sementara naskah yang kami terima dan tertera tentang Pasal 65 itu ada 1.000 halaman lebih,” kata Arifin seperti dikutip dari beritasatu.com.

Arifin menuturkan, pihaknya menantikan naskah negara sebagai bentuk hukum, bukan pernyataan. Pasalnya, saat ini masih banyak versi naskah yang beredar.

Ia memaparkan, apabila pendidikan diwajibkan mengurus izin usaha tentu akan sangat merepotkan. Sebab, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1987 tentang Izin Usaha, izin usaha diartikan sebagai segala kegiatan atau tindakan mencari keuntungan. Sementara pendidikan yang dijalankan selama ini tidak mencari keuntungan, apalagi jenis pendidikan yang dilakukan oleh LP Ma’arif NU.

“Sekolah LP Ma’arif NU itu berada di pelosok-pelosok dan kadang-kadang tidak ada sekolah negeri di situ. Utamanya adalah madrasah. Kami memiliki madrasah dengan jumlah lebih banyak dari madrasah negeri yang hanya 3.600-an. Madrasah milik LP Ma’arif ada 13.000. Jangankan cari untung, asal ada uang untuk bayar operasional dan gaji guru saja kami sudah sangat bersyukur,” ucapnya.

Arifin menyebutkan, protes yang dilakukan LP Ma’arif NU disebabkan karena mereka selama ini menyelenggarakan pendidikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi menjalankan amanat UUD 1945. Dalam pembukaannya berbunyi salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa.

“Nah itulah, kami berada di situ. Kemudian, Pasal 31 tentang setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Kalau di pelosok-pelosok tidak memperoleh pendidikan artinya hak warga negara tidak dipenuhi,” katanya.

(Suara Islam)

Loading...