Novel Bamukmin Sering Mainkan Isu PKI, Sejarawan Beri Komentar Pedas

Sejarawan Hendaru Tri Hanggoro menyebut Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mempunyai ketakutan yang amat berlebihan (over fobia) terhadap isu kebangkitan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Seperti dikutip dari tagar.id, Hendaru menyebut Novel Bamukmin kemungkinan mendapat pemahaman yang tidak utuh atau hanya sepenggal-penggal saja tentang PKI hanya melalui pengalaman orang-orang yang memang dulu pernah berhadapan secara frontal atau kasar dengan PKI.

“Sangat fobia. Dan (Novel) sudah terlalu over,” kata Hendaru kepada Tagar, Selasa, 7 Juli 2020.

Orang kan cenderung takut karena tidak mengetahui secara pasti apa yang mereka takutkan. Seperti Novel itu. Dan banyak lagi Novel lainnya di negeri ini.

Pun demikian, sejarah Indonesia tidak hanya berisi pertumpahan darah saja. Contohnya, kata Hendaru, saat sidang dewan konstituante, masih teringat jelas terdapat momen keakraban tokoh Masyumi dan Nadhlatul Ulama (NU) sempat menyeruput kopi bersama usai berdebat sengit dengan para tokoh komunis dalam konstituante.

Sebelumnya, Novel Bamukmin menyebut program rumah sakit tanpa kelas yang digagas politisi PDI Perjuangan merujuk pada istilah ‘masyarakat tanpa kelas’ yang kerap diperbincangkan dalam diskusi pemikiran Karl Marx, penulis Manifesto Komunis. Ia menduga kuat PDIP menampung anak komunis dan menjalankan gagasan Marx.

Mengenai hal tersebut Hendaru coba menjawab kerisauan Novel dari dua perspektif. Pertama, dari konteks sosial, yakni pernyataan eks Jubir Front Pembela Islam (FPI) itu ia sinyalir memang fobia berlebih terhadap paham komunisme dan marxisme. Ia berpendapat ada dua faktor yang membuat Novel bisa berkata demikian yaitu, berdasar pengalaman dan ketidaktahuan.

“Karena pengalaman, bisa saja seseorang pernah berhadapan secara frontal atau kasar dengan orang-orang PKI sebelum dan selama 1965. Dari pengalaman itu, akhirnya ketakutan itu terbentuk. Ketakutan dari ketidaktahuan tentang apa itu komunisme dan marxisme lebih karena ketidakmampuan dan ketidakmauan sekelompok kita untuk membaca kembali pemikiran itu,” tuturnya.

Hendaru berujar, kalau diperhatikan mengenai diskursus “tanpa kelas” tersebut harus didudukkan dalam konteks. Dalam hal ini Novel Bamukmin ia tengarai tidak tahu bagaimana mendudukkan kata, kalimat, dan makna pada tempatnya, lantaran yang bersangkutan tidak berkompeten untuk membicarakan fakta sejarah Indonesia.

“Dari membaca, kita akan tahu dan mampu memilih dan memilah tiap term, tiap istilah, mendudukkan kata pada tempatnya dan memberinya makna sesuai konteksnya. Menurut saya ini adalah bentuk dari hilangnya kemampuan kita mengenali otoritas keilmuan atau dia-nya (Novel) sendiri senang berbicara di luar apa yang dia ketahui. Itu dari perspektif sosial” ucapnya menambahkan.

Kemudian ia menerangkan dari sisi perspektif sejarah. Hendaru menegaskan, jika ingin menganggap Novel bagian dari umat muslim, maka harus diterangkan kembali bahwasannya umat Islam juga pernah berhadapan secara bermartabat dengan orang-orang komunis, baik yang bergabung dalam PKI, dan partai berhaluan komunis lainnya. Jadi, tidak ada hal yang perlu dirisaukan terkait partai terlarang itu.

“Partai-partai itu dulu legal, ikut pemilu, masuk DPR, masuk konstituante. Umat Islam pernah berhadapan secara gagasan dengan mereka di konstituante (tahun 1956-1959) tentang dasar negara, keadilan sosial, nasionalisme, dsb. Itu debat yang sangat sehat dan bermartabat,” katanya.

Hendaru lalu menceritakan soal jalannya sidang konstituante yang mengulas atau memperdebatkan tentang konsep-konsep bernegara dan bermasyarakat. Saat itu, kata dia, umat Islam diwakili oleh tokoh-tokoh yang duduk dalam partai Masyumi, NU, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan lainnya.

“Sedangkan orang-orang komunis dalam PKI, Angkatan Comunis Muda atau (Acoma), Murba, dsb,” ujarnya.

Kemudian, umat Islam juga berhadapan dengan orang-orang komunis secara elegan di parlemen dan lembaga politik lainnya, selama masa demokrasi liberal sampai demokrasi terpimpin.

Kendati demikian, Hendaru tidak membantah sempat terjadi pertumpahan darah antara umat Islam dan orang komunis. Namun, dia meyakini PKI benar-benar bubar, dengan keluarnya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966, bahkan ditumpas habis sampai ke akar-akarnya di rezim Soeharto.

Oleh sebab itu ia menyarankan agar orang-orang yang hingga kini masih gelisah dengan isu kebangkitan PKI, untuk membuat argumentasi yang jelas, mampu membuat diskursus yang mencerahkan publik, dan jangan membuat tudingan miring yang tidak-tidak.

“Tapi apa setelah itu kita harus kembali takut pada sesuatu yang sudah mati dan tidak ada? Orang kan cenderung takut karena tidak mengetahui secara pasti apa yang mereka takutkan. Seperti Novel itu. Dan banyak lagi Novel lainnya di negeri ini,” ujarnya.

“Novel Bamukmin atau orang-orang yang fobia sama PKI, komunisme, dan marxisme itu mau memilih jalan yang mana? Jalan takut karena tidak tahu dan berdasarkan pengalaman orang yang berhadapan dengan PKI secara frontal, atau mereka mau belajar dari sejarah tentang bagaimana dulu tokoh-tokoh mereka dari kalangan Islam mampu berdebat dan berhadapan secara elegan dan bermartabat dengan PKI, komunisme, marxisme, dan orang-orangnya,” kata dia.

(Suara Islam)

Loading...