Munas NU dan Tantangan Peradaban Dunia

Untuk memosisikan diri sebagai agen perubahan sosial, baik di kancah nasional maupun global, NU harus kreatif dan inovatif menggunakan Islam Nusantara sebagai sarana diplomasi budaya yang strategis.

Pada 25-26 September 2021 ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Jakarta. Slogan yang diusung dalam hajatan besar ini adalah ”Islam Nusantara dan Kemandirian NU untuk Peradaban Dunia”.

Secara sosiologis, slogan ini menghubungkan dua arus utama yang saling berdialektika. Sebagai sebuah pandangan dunia yang sudah menubuh dalam kesadaran orang NU, Islam Nusantara menjadi era baru bagi terbangunnya semangat keindonesiaan yang toleran dan moderat.

Bahkan, dalam konteks global, Islam Nusantara dimungkinkan untuk dapat menjadi pusat pertemuan budaya (encounter culture) yang bisa melahirkan sebuah sumbangsih bagi peradaban dunia sebagaimana ditegaskan dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur, pada tahun 2015.

Adapun kemandirian NU yang menjadi sebuah revolusi harapan (revolution of hope)—meminjam istilah Erich Fromm—merupakan salah satu cita-cita kebangkitan NU di fase kedua (an nahdlh ats tsaniyah) yang puncak refleksinya di tahun 2026.

Slogan yang diusung dalam hajatan besar ini adalah ”Islam Nusantara dan Kemandirian NU untuk Peradaban Dunia”.

Kedua arus utama ini tak terlepas dari perjalanan NU yang didirikan KH Hasyim Asy’ari dan sesepuh ulama lain pada tahun 1926. Kelahiran NU di tahun tersebut menjadi tiang pancang dari kebangkitan pertama (an nahdlah al ula) yang menentukan arah masa depan NU dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, sebagai bagian penting dari pelaku sejarah keberagamaan yang rahmatan lil alamin sekaligus pelaku sejarah kebangsaan yang berasas Pancasila, NU senantiasa berkomitmen menjadi tulang punggung agama dan negara yang moderat.

Optimalisasi peran

Kini, setelah memasuki usia ke-95 dan lima tahun lagi NU akan berusia 100 tahun, berbagai lapisan NU, baik di kalangan pengurus (jam’iyah) maupun warga (jamaah) semakin giat menggelorakan semangat Islam Nusantara sebagai titik balik peradaban yang membentuk lahirnya inter-relasi epistemologi keberagamaan dari rakyat Indonesia.

Inter-relasi dimaksud ialah di satu sisi bisa melestarikan aneka tradisi leluhur, baik yang bernuansa teomorfis maupun antromorfis (al muhafadzah ’ala qadim ash shalih), dan di sisi lain menerima dan terlibat dalam perkembangan pengetahuan baru yang lebih baik (al akhdzu bil jadid al ashlah).

Adapun kemandirian, yang secara historis sudah melekat dalam habitus NU—di mana sejak kelahiran hingga memasuki masa-masa sulit karena tekanan politik, tetapi NU tetap hadir sebagai pikiran (fikrah), gerakan (harakah), dan amalan (amaliah) yang bermartabat—sebenarmya bukan barang baru dalam NU. Bahkan, dalam berbagai situasi dan kondisi, kemandirian tersebut selalu diyakini sebagai modal kesuksesan (al i’timad ’ala an nafsi asasun najah) warga dan pengurus NU.

Kalaupun kemandirian menjadi salah satu jargon utama yang sejak beberapa tahun lalu semakin kencang diembuskan dan dimanifestasikan di berbagai arena, tidak lain adalah agar warga NU senantiasa tersadar dalam ingatan kolektif mereka bahwa NU tumbuh besar karena konsistensinya menjaga idealisme nilai-nilai luhur NU yang menitikberatkan pada akhlakul karimah, ukhuwah, kejujuran, dan keadilan sebagaimana tertuang dalam prinsip nilai-nilai (mabadi’ khairu ummah) NU.

Dalam konteks ini, nilai-nilai luhur NU yang secara substantif mengacu pada mabadi’ khairu ummah dan dalam perkembangannya merespons berbagai aspek kehidupan, baik di lingkup politik, ekonomi, hukum, maupun budaya, harus dijadikan sebuah sistem kontrol yang selalu mengingatkan kepada siapa pun yang mengendalikan dan menjalankan roda perjalanan NU.

Tak terkecuali semangat kemandirian yang selama ini sudah menubuh dalam khazanah ke-NU-an, harus dikontekstualisasi dengan pola-pola kekinian.

Oleh karena itu, keberadaan musyawarah nasional (munas) dan konferensi besar (konbes) yang dilaksanakan dua kali dalam satu kepengurusan PBNU di satu sisi menjadi alat kendali organisasi untuk mengevaluasi seberapa jauh nilai-nilai luhur NU termanifestasi dalam kepengurusan NU. Di sisi lain juga menjadi sarana refleksi untuk mengkritisi berbagai perkembangan keagamaan, sosial, politik, ekonomi, hukum, dan berbagai aspek lain yang terjadi di Tanah Air dan juga di dunia.

Setidaknya, melalui munas dan konbes yang tahun ini dilaksanakan pada masa-masa pandemi Covid-19, PBNU bisa mengukur seberapa jauh keterlibatan dirinya sebagai agen perubahan sosial, baik di lingkup keberagamaan (internal ataupun eksternal) maupun peran kebangsaan yang bisa kontributif bagi kemaslahatan bersama.

Tantangan peradaban

Meski demikian, untuk memosisikan diri sebagai agen perubahan sosial, baik di kancah nasional maupun global, tentu NU harus kreatif dan inovatif menggunakan Islam Nusantara sebagai sarana diplomasi budaya yang strategis. Sebab, dewasa ini dunia digital menjadi salah satu ruang benturan peradaban, di mana setiap orang saling mempertandingkan gagasan destruktifnya dan setiap orang tega menebar jala pelintiran untuk menjatuhkan pihak lain.

Spirit kearifan dan kemaslahatan yang selama ini menapasi Islam Nusantara harus dijadikan sebuah epos keberagamaan yang bisa menjangkau berbagai kalangan milenial. Hal itu penting dilakukan agar cara pandang keberagamaan kaum milenial ini turut berkesinambungan dengan tradisi masa lalu yang selalu mengedepankan nilai-nilai moderat, toleran, berimbang, dan berkeadilan.

Tak terkecuali semangat kemandirian yang selama ini sudah menubuh dalam khazanah ke-NU-an harus dikontekstualisasi dengan pola-pola kekinian. Semisal, mengembangkan platform digital sebagai gerakan sosial beramal dan berkhidmat sehingga berbagai lapisan NU terdorong untuk selalu membesarkan NU dan bukan besar dari NU.

Sebab, sebagaimana ditegaskan KH Hasyim Asy’ari, ”Barang siapa yang mengurus dan membesarkan NU, akan saya anggap sebagai santriku. Dan siapa yang menjadi santriku, saya doakan kusnul khatimah beserta keluarganya”.

Fathorrahman Ghufron, Wakil Katib PWNU dan Pegiat di Center for Sharia Finance and Digital Economy (Shafiec) UNU Yogyakarta

Sumber: https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/25/munas-nu-dan-tantangan-peradaban-dunia/

(Suara Islam)

Loading...