MUI DKI Bikin Cyber Army Bela Anies, Politisi PKB Tuding Gegara Hibah Rp 10,6 M

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Luqman Hakim.* /SATRIO/PR

Luqman Hakim, Wakil Sekjen PKB, buka suara soal Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Menurutnya, itu tak lepas dari hibah Pemprov DKI, yaitu hibah itu bernilai Rp 10,6 miliar.

“Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan,” kata Luqman kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021) seperti dikutip dari detiknews.com.

“Tak tahukah wahai MUI, bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik Gubernur?” sambungnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu beranggapan cyber army yang dibentuk MUI itu berlebihan. Dia menganggap MUI menjadi tunggangan demi kepentingan politik Anies.

“Pembentukan cyber army oleh MUI untuk melindungi Anies Baswedan dan ulama, menurut saya berlebihan, tidak proporsional dan membuat MUI menjadi kuda tunggangan untuk kepentingan politik Anies Baswedan. Sungguh ini merendahkan harkat dan martabat organisasi MUI itu sendiri,” kata Luqman.

Luqman menyebut cyber army itu ditujukan untuk melindungi Anies, bukan melindungi ulama. Dia menyayangkan MUI lebih mementingkan Anies dibandingkan masyarakat

“Saya melihat, pembentukan cyber army MUI sesungguhnya lebih ingin menunjukkan keberpihakannya kepada Anies Baswedan. Kalaupun mereka bilang untuk melindungi ulama, itu hanyalah upaya politisasi ulama untuk kepentingan Anies Baswedan,” ujarnya.

“Seharusnya MUI lebih menunjukkan pemihakan terhadap kepentingan rakyat, bukan penguasa. Menyedihkan!” tambahnya.

Dia juga menyayangkan pembentukan cyber army oleh MUI DKI diumumkan di tengah pengurusnya ditangkap karena diduga terlibat terorisme. Yang dimaksud Luqman yakni anggota nonaktif komisi fatwa MUI Kota Bekasi, Farid Okbah dan anggota nonaktif MUI Pusat, Ahmad Zain An Najah.

Luqman menyarankan MUI DKI melakukan pemeriksaan di seluruh kepengurusannya. Dia menyebut MUI DKI juga seharusnya menggandeng BIN hingga BNPT dalam melakukan pembersihan internal.

(Suara Islam)

Loading...