Menjauhkan Umat Islam dari Terorisme

Tim Densus 88. (Foto: ANTARA FOTO/Risky Maulana)

Minggu lalu Densus 88 menangkap dua orang tokoh yang dikenal sebagai ulama, yaitu Farid Okbah dan Ahmad Zain. Keduanya dituduh terkait dengan jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Bagaimana keterlibatan mereka, detailnya nanti akan diungkap melalui persidangan. Saat ini mereka dilindungi dengan asas praduga tak bersalah dan menjalani proses hukum.

Penangkapan keduanya mendapat tanggapan dari beberapa tokoh organisasi massa Islam. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir menanggapi secara normatif, menyerahkan urusan kepada aparat keamanan. Ia hanya berharap agar aparat menangani kasusnya secara adil. Selain itu, ia meminta kepada masyarakat untuk menyikapinya dengan tenang, agar tidak menimbulkan kekeruhan dan kegaduhan.

Tanggapan berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Ahmad Zain yang ditangkap itu adalah salah satu anggota Majelis Fatwa MUI. Anwar Abbas menunjukkan sikap tak suka pada penangkapan ini. Ia menganggap ini suatu bentuk kriminalisasi terhadap ulama, dan memberikan narasi bahwa kriminalisasi banyak dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Ia meminta agar pemerintah tak melakukan hal itu.

Terorisme adalah ancaman nyata bagi kita. Serangan teroris sudah banyak terjadi, korbannya pun tidak sedikit. Bila tidak dilakukan tindakan pencegahan, terorisme akan mengancam stabilitas keamanan negara. Saya kira kita bisa sepakat bahwa berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparat, khususnya Densus 88 adalah tindakan yang perlu.

Masalahnya, masih saja ada orang yang menganggap aparat mengada-ada, bahkan melakukan konspirasi untuk memojokkan umat Islam. Mereka menganggap pemerintah memusuhi umat Islam. Ini tentu anggapan yang tidak berdasar. Pemerintah selama bertahun-tahun telah menunjukkan kemitraan yang positif terhadap ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan banyak lagi ormas lain. Ormas-ormas Islam sudah berperan besar dalam pembangunan Indonesia. Bahkan banyak yang sudah berperan sebelum Indonesia merdeka. Pemerintah menghargai peran itu, dan banyak memberi bantuan agar peran itu bisa terjaga dan terus dikembangkan.

Berbasis pada fakta di atas, aneh kalau pemerintah dituduh memusuhi umat Islam. Apalagi mantan Ketua Umum MUI sekarang menjadi Wakil Presiden. Dia adalah bagian dari pemerintah. Menuduh pemerintah memusuhi umat Islam seakan menuduh mantan Ketua Umum MUI memusuhi umat Islam.

Sebaliknya, justru sangat penting untuk bersikap kritis terhadap tokoh-tokoh maupun organisasi Islam. Seperti dijelaskan di atas, sikap dasar yang harus diperankan oleh umat Islam adalah sikap yang sudah ditunjukkan oleh ormas-ormas besar yang disebut tadi, yaitu menjadi komponen pendukung utama bagi negara Republik Indonesia. Sebagaimana sikap pemerintah kepada ormas dalam bentuk dukungan, ormas juga diharapkan mendukung pemerintah dan negara. Ini sikap dasar.

Terorisme tentu adalah sikap yang diametral dengan sikap di atas. Terorisme adalah permusuhan terhadap negara dan pemerintah Indonesia, juga kepada seluruh rakyat. Tidak boleh ada ruang toleransi, apalagi keberpihakan sedikit pun terhadap terorisme. Ini harus ditegaskan.

Artinya, bila aparat pemerintah menangani suatu kasus terorisme, sikap dasar kita tentunya mendukung. Pemerintah sedang melakukan upaya untuk melindungi negara dan rakyat Indonesia. Mendukungnya adalah sebuah kepastian yang tidak perlu lagi ditawar. Sikap-sikap atau narasi yang terkesan menentang tindakan aparat itu harus dihentikan.

Teroris bukan bagian dari umat Islam Indonesia, yang perannya sudah dijelaskan di atas. Terorisme juga bukan agenda umat Islam. Pelakunya kebetulan memang beragama Islam, dan memakai dalil-dalil suci milik umat Islam. Tapi harus diingat bahwa mereka memusuhi umat Islam secara umum. Mereka tidak peduli bahwa korban tindakan teror mereka adalah umat Islam juga.

Ormas-ormas Islam dan tokoh-tokohnya harus menegaskan kembali sikap dasar tadi. Tidak perlu ada suara negatif yang memberi kesan bahwa tindakan penanganan terorisme adalah permusuhan pemerintah kepada umat Islam. Itu narasi yang sesat dan menyesatkan.

Yang perlu kita jaga dengan kritis adalah agar aparat dalam melakukan tindakan tetap berpegang pada hukum yang berlaku, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kita harus memastikan agar pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tidak terjadi dalam penanganan terorisme. Selebihnya, apapun tindakan aparat, harus kita dukung.

Hasanudin Abdurakhman

Sumber: detik.com

(Suara Islam)

Loading...