Mengganjal RUU PKS dengan Nafsu Menindak Zina

Ilustrasi

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terganjal oleh suara orang Islam. Apa masalahnya? Situasinya mirip dengan suara mereka soal peraturan yang dikeluarkan oleh Mendikbud tempo hari. Cerita yang sama sebenarnya juga ada dalam pembahasan RUU KUHP.

Pusat gagasannya adalah hendak membuat sistem hukum yang bisa menghukum pezina. Sebelumnya juga pernah ada yang menggugat pasal-pasal perzinaan dalam KUHP, tapi ditolak oleh MK. Dalam RUU KUHP ada usaha untuk menambahkan pasal-pasal tambahan.

Intinya, orang-orang Islam ingin agar zina dilarang di negara ini. Saat ini pasal zina di KUHP hanya menghukum pezina yang sudah punya pasangan sah. Itu pun harus ada pengaduan dari pasangannya. Bagi orang-orang Islam, itu bertentangan dengan prinsip Islam. Islam melarang keras zina. Mereka ingin negara juga melarang. Dasarnya, hukum negara harus sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat.

Menurut saya ini pemahaman yang kacau tentang hukum negara. Betul bahwa zina itu hal yang buruk bagi agama dan adat istiadat. Soalnya adalah, apakah negara perlu menghukum orang yang berzina? Atau, apakah kalau tidak dihukum, berarti negara menganjurkan orang untuk berzina?

Bagaimana nilai yang hidup di masyarkat kita? Zina itu buruk. Anak-anak kita sejak kecil sudah diajari untuk tidak berzina. Yang berzina menghadapi hukum sosial yang sebenarnya tidak ringan, yaitu dengan mendapat malu. Artinya, zina bukan soal yang diumbar bebas, meskipun hukum positif tak melarangnya.

Apa yang diinginkan dengan UU yang menghukum pezina? Harapannya tentu saja, agar orang tak berzina karena takut dihukum. Peliknya, ini urusan privat. Jangan samakan dengan urusan orang mencuri, misalnya. Dua orang sepakat mau senggama. Apa masalahnya bagi orang lain? Tidak ada. Masalahnya hanya mereka berbuat dosa kepada Tuhan. Samalah seperti orang Islam makan daging babi. Bukan saya mengatakan bahwa hal itu tidak berdosa menurut ajaran Islam. Tapi kenapa perlu dihukum dengan hukum negara? Toh mereka akan kena hukum akhirat kelak.

Tapi kalau tidak dihukum, artinya ajaran Islam tidak tegak, dong. Emang. Negara ini berbentuk Republik Indonesia. Bukan negara Islam. Bentuk negara saja tidak mengikuti bentuk negara Islam, kenapa berharap hukumnya sesuai syariat Islam? Lagi pula, hukum yang diusulkan itu juga bukan rumusan syariat Islam. Kan di situ tidak ada hukum cambuk dan rajam. Di mana Islamnya? Itu hukum buatan manusia.

Lalu, apa hubungannya dengan RUU PKS tadi? Definisi kekerasan seksual mengandung frasa “tidak dikehendaki” atau “tanpa persetujuan”. Lha, memang begitu. Mau bagaimana lagi. Misalnya, saya mencolek pantat perempuan. Kalau dia keberatan, itu adalah tindakan pelecehan, yang bisa kena hukuman. Kalau tidak? Itu bukan pelecehan, bukan kekerasan. Tidak bisa dan tidak perlu dihukum. Emang negara punya berapa penjara untuk menampung orang yang cium-ciuman dan remas-remasan?

Kalau ada pemaksaan, itu adalah kekerasan seksual. Tidak hanya terhadap lawan jenis, tapi juga sesama jenis. Lagi-lagi di situ ada frasa tadi. Lah, terus katanya dengan frasa itu artinya negara membiarkan LGBT. Emang membiarkan. Terus, maunya apa? Ya tadi, dihukum.

Ada hal mendasar yang tidak mereka pahami. Negara membiarkan itu artinya negara tidak menampuri. Artinya, negara sebenarnya juga tidak menganjurkan. Juga tidak menghalangi nilai yang sebaliknya. Maksudnya, kalau negara tidak menghukum pezina, tidak berarti negara menganjurkan perzinaan. Tidak pula negara mengalangi hak orang untuk tidak berzina. Mereka memanipulasi fakta itu, membuat narasi seolah negara menganjurkan orang untuk berzina.

Karena ganjalan itu, tindak kekerasan seksual yang belum sepenuhnya bisa ditanganj dengan KUHP dan UU lain, kini masih ternganga, tidak punya dasar hukum untuk ditindak. Mereka justru membiarkan potensi ancaman kekerasan seksual terbuka lebar.

Sumber: https://www.facebook.com/4bright.indonesia/posts/4734424139938823

(Suara Islam)

Loading...