Menakar Dampak Baik Buruknya SKT FPI, Diperpanjang atau Tidak?

Anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) melakukan konvoi melintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (22/5/2019). FPI mengerahkan simpatisannya di Jabodetabek untuk berdemonstrasi terkait hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 di gedung Bawaslu. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) FPI (Front Pembela Islam) tidak, atau belum diperpanjang oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, adalah karena FPI baru bisa memenuhi 4 dari 5 syarat yang ditentukan. Satu syarat yang belum terpenuhi yaitu surat rekomendasi dari Menteri Agama.

Adapun surat rekomendasi ini, oleh Menag, disyaratkan lagi bahwa hanya Ormas yang menyatakan setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945, saja, yang bisa diberikan Surat Rekomendasi Ormas.

Per hari ini, diberitakan bahwa Kemenag telah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut karena FPI telah memenuhi persyaratan yang ditentukan di atas, yang mana surat pernyataan kesetiaan tersebut sudah ditandatangani pihak FPI di atas meterai.

Apakah dengan surat rekomendasi ini akan membuat SKT FPI benar-benar akan diterbitkan oleh Mendagri? Sedangkan sebagian masyarakat masih merasakan gamang akan keberadaan FPI?

Di satu sisi, masyarakat mengetahui apa yang tercantum dalam AD/ ART Ormas FPI. Semua orang yang mencintai NKRI secara utuh, tercengang dengan, paling tidak, satu pasal yang disinyalir sangat berseberangan dengan semangat Pancasila dan NKRI itu sendiri.

Jelas tertulis di sana, FPI memiliki visi dan misi organisasi adalah penerapan syariat Islam secara kaaffaah di bawah naungan khilafah Islaamiyyah menurut manhai nubuwwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad.

Walau demikian, bagi Menag, surat rekomendasi itu memang harus dikeluarkan karena hal itu menjadi bagian dari kepatuhan atas pelayanan publik yang harus mereka lakukan. Terlebih karena persyaratan memang sudah terpenuhi.

Sekarang, setelah surat rekomendasi ini dikeluarkan Menag, berikutnya menjadi tugas Mendagri mengevaluasi baik buruknya dampak memperpanjang SKT ini, dengan mempertimbangkan hak warga negara, perilaku FPI selama ini, dan yang terpenting, AD/ ART FPI tadi.

Kalau menilik dari satu sisi, memang setiap kelompok masyarakat yang sudah mau berikrar akan setia kepada negara, tidak melanggar hukum, maka diberikanlah hak mereka untuk mendirikan organisasi, berserikat, berkumpul dan memberikan pendapat. Dengan demikian, negara dinilai adil kepada seluruh rakyatnya.

Dalam hal ini, negara tidak boleh menghiraukan, apakah ikrar itu hanya pura-pura, karena keterpaksaan semata. Negara hanya bisa menjaga kedepannya, mengantisipasi apabila mereka melanggar ikrar, melanggar hukum, maka konsekuensinya mereka akan berhadapan dengan aparat. Jika ada pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan, maka rekomendasi bisa dicabut kemudian.

Selain itu, dengan dipenuhinya ikrar setia kepada negara, secara tidak langsung akan memisahkan FPI dengan kelompok yang masih ingin merongrong NKRI.

Kita tidak bisa menutup mata, bahwa ancaman bagi negara sekarang ini, salah satunya adalah adanya kelompok yang jelas-jelas memang ingin mengubah ideologi negara, mengubah sistem, bahkan ada yang ingin memisahkan diri dari negara. Ini yang selama ini kita kenal dengan gerakan radikalisme dan separatisme.

Dengan “berhasilnya” negara membuat FPI untuk “kembali setia” pada negara, paling tidak negara akan semakin “jelas” melihat kelompok mana yang masih selalu mencoba memaksakan sikap radikal dan separatis.

Dan, dengan kejadian SKT diperpanjang setelah FPI berikrar setia, itu menunjukkan kepada semua, bahwa FPI mengakui kesalahan mereka. Berharap ini dapat meluruskan jalan pikiran sebagian anggota dan simpatisannya yang selama ini merasa benar telah merintangi NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

Namun dari segi perimbangan buruknya, saya kira Mendagri harus hati-hati sekali mempertimbangkan penerbitan SKT ini. Selain karena dugaan pernyataan ikrar setia pada negara itu, muncul karena keterpaksaan, terbukti selama ini mereka tidak mau melakukannya, juga perlu di perhatikan bahwa AD/ ART mereka sudah sedemikian terpatri pada sebagian anggota lainnya. Kita patut menduga ikrar tinggal sekedar ikrar, tapi keinginan untuk tetap mendirikan negara khilafah bisa jadi sudah mendarah daging di jiwa mereka.

Kalau bisa memberikan masukan, sebelum mereka mau merubah visi dan misi mereka, sebaiknya SKT tidak perlu diterbitkan.

Tapi, apapun nanti keputusannya, diperpanjang atau tidak, kita tetap harus mendukung pemerintah. Saya kira kita tidak boleh meragukan pertimbangan yang sudah dilakukan dengan seksama oleh pemangku kepentingan di negeri ini. Semua pilihan selalu ada dua sisi, baik dan buruknya.

Jaya Surbakti

(seword.com/suaraislam)