Ketika Gus Nadir Koreksi Total Din Syamsudin soal Khilafah

Din Syamsudin ramai diperbincangkan di media sosial setelah menggelar Webminar diskusi soal pemakzulan Presiden. Acara tersebut digagas dan digelar oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama), diikuti sejumlah pembicara, yakni Ketua Dewan Pertimbangan MUI PUsat Din Syamsuddin, Ketum MAHUTAMA Aidul Fitriciada, Direktur Eksekutif KJI Ahmad Redi, dan guru besar FH Unpad Susi Harijanti.

Namun kemudian acara tersebut dikritik dari para tokoh Muhammdiyah karena dinilai mencoreng nama baik Muhammadiyah.

“Dalam situasi sangat berat yang sedang dipikul oleh bangsa dan negara Indonesia, kita semua perlu bahu membahu untuk mencari jalan keluar dan menenangkan publik sambil memberi masukan kepada pemerintah agar bekerja lebih kompak dan sinergis,” ungkap Buya Syafii dalam keterangannya

Selain mendapat kritik dari Mantan Ketum Muhammadiyah Buya Syafii, Din Syamsudin juga mendapat kritik dari Guru Besar UIN Sunan KalijagaYogyakarta, Muhammad Machasin terkait 3 syarat pemakzulan presiden yang disebut dikutip dari al-Mawardi. Namun, setelah dicek ternyata menurut postingan Prof Machasin rujukan tersebut tidak ditemukan di al-Mawardi.

Sebelumnya, pada Maret 2019 menjelang Pilpres, Din Syamsudin juga mendapat kritik dari Gus Nadir terkait pernyataannya tentang ‘khilafah’.

Dikutip dari harakatuna.com, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI mengingatkan kepada pendukung dua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghindari penyebutan istilah khilafah dalam kampanye Pilpres 2019, karena menurutnya merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif.

Menurut Din, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al Quran adalah ajaran Islam yang mulia.

Pernyataan Din Syamsudin tersebut tersebar di media sosial, salah satunya disebarkan oleh politisi Muhammadiyah ‘Mustofa rasa lemon’.

Rais PCINU Australia Gus Nadirsyah Hosen mengoreksi pernyataan ‘ngawur’ Din Syamsudin di akun twitternya ” Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini keliru krn tidak bisa membedakan antara sistem khilafah dg khalifah. Point kedua amat fatal kelirunya: tidak ada satupun ayat Qur’an yg menggunakan istilah Khilafah. Yg ada itu soal Khalifah. MUI gagal paham bedakan keduanya. Parah!”

(suaraislam)

Loading...