Kekerasan Seksual dan Somplaknya Nalar

Ilustrasi (Antara)

Mendikbud Ristek mengeluarkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tapi peraturan itu dikritik oleh beberapa kalangan, di antaranya dari PKS. Partai Keadilan Sejahtera. Ada pula guru besar ilmu hukum di Universitas Pendidikan Indonesia.

Apa keberatan mereka? Dalam peraturan itu disebutkan sejumlah frasa “tanpa persetujuan”, yang dalam bahasa kerennya disebut sexual consent. Mereka keberatan. Katanya peraturan itu menganjurkan kebebasan dalam hubungan seks. Menurut mereka, dengan konsep persetujuan tadi maka kalau mau sama mau jadi boleh.

Masalahnya di mana? Itu soal definisi kekerasan seksual. Misalnya, menunjukkan alat kelamin kepada seseorang, tanpa persetujuan yang ditunjuki. Atau, memegang, meraba, atau apalah tindakan seksual, sekali lagi tanpa persetujuan yang bersangkutan. Artinya, tanpa persetujuan yang bersangkutan, maka tindakan itu adalah kekerasan seksual.

Bagaimana kalau ada persetujuan? Maka itu BUKAN tindakan kekerasan seksual. Jadi apa dong? Ndak penting. Itu bukan hal yang melanggar peraturan menteri tadi.

Tapi kenapa mereka keberatan? Karena kata mereka, kalau yang pakai persetujuan tadi tidak dilarang, maka artinya menteri membebaskan mahasiswa dan mahasiswi untuk ena ena di kampus.

Somplak deh nalarnya. Peraturan menteri ini memang tidak untuk mengatur hubungan seksual antarmahasiswa atau civitas academika. Tidak ada peran kementerian dalam urusan selangkangan orang. Urusannya cuma mencegah agar tidak terjadi kekerasan. Bagaimana dengan hubungan seksual tanpa kekerasan di lingkungan kampus? Itu sudah diatur dalam berbagai aturan lain. Kalau orang waras sih sudah tahu bahwa kampus bukan tempat ngewe. Tidak memuat soal itu bukan berarti menteri memberi kebebasan untuk ngewe di kampus.

Ini orang-orang kenapa somplak begini ya?

Kang Idea

Sumber:  https://www.facebook.com/809380215776588/posts/4678942322153672

(Suara Islam)

Loading...