Keberpihakan Presiden Jokowi pada Pesantren

“Sepanjang sejarah, Jokowi tercatat sebagai presiden yang sangat sering berkunjung ke pesantren.”

PRESIDEN Joko Widodo telah mengangkat empat orang terpilih sebagai staf khusus. Penambahan empat orang ini memberi makna penting pada percepatan program Presiden Jokowi, terutama mengatasi ketertinggalan dari janji politik, program Nawacita hingga progres menjelang 2019.

Tak diragukan, Jokowi sudah bergerak kencang di bidang infrastruktur yang mengintegrasikan peta jalan pembangunan dari Aceh hingga Papua. Untuk mempercepat program dan meningkatkan efektivitas, Jokowi mengangkat empat orang staf khusus yang memiliki integritas dan kapasitas di bidangnya.

Empat orang staf khusus itu adalah KH Abdul Ghoffar Rozien MEd (Staf Khusus Bidang Keagamaan Dalam Negeri), Adita Irawati (Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian dan Lembaga), Dr Siti Ruhaini Dzuhayatin (Staf Khusus Bidang Keagamaan Internasional), dan Prof Ahmad Erani Yustika (Staf Khusus Perancangan Bidang Ekonomi).

Keempat orang ini melengkapi lima staf khusus sebelumnya yang mendampingi Presiden dalam percepatan kebijakan. Pada esai ini, penulis ingin melihat lebih mendalam bagaimana kebijakan Presiden Joko Widodo tentang pesantren, bagaimana strategi merangkul komunitas pesantren, dan bagaimana signifikansi untuk membangun kekuatan menjelang 2019. Terpilihnya KH Abdul Ghoffar Rozien (Gus Rozien) merupakan strategi tepat bagi pemerintah.

Selama ini, Gus Rozien sangat aktif mengembangkan jejaring dan mendorong pemberdayaan pesantren melalui Rabithah Ma’ahid Islamiyyah (RMI) atau asosiasi pesantren Nahdlatul Ulama. Setelah menggawangi RMI NU Jawa Tengah dan saat ini mengomandoi RMI Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Gus Rozien aktif dalam transformasi manajemen, komunikasi antarpesantren, hingga kemandirian ekonomi.

Dalam beberapa agenda diskusi terbatas dengan Gus Rozien, penulis menangkap bagaimana keseriusan penerus Kiai Sahal Mahfudh ini dalam mengembangkan pesantren dan meningkatkan kapasitas santri. Gus Rozien berkonsentrasi bagaimana pesantren harus siap dengan kebangkitan kelas menengah dan menyiapkan santri-santri yang kompeten.

Yakni mampu menjaga turats (teks klasik/tradisi pesantren) sekaligus berkompetisi di dunia akademik internasional. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, Gus Rozien juga sangat konsisten untuk membangun lembaga-lembaga ekonomi mikro yang pada akhirnya dapat menopang kemandirian pesantren.

Strategi Jokowi

Lalu bagaimana menerka strategi Jokowi untuk merangkul komunitas pesantren? Sepanjang sejarah, Jokowi tercatat sebagai presiden yang sangat sering berkunjung ke pesantren. Hanya KH Abdurrahman Wahid yang mengalahkan Jokowi dalam silaturahmi dengan kiai-kiai pesantren, itu pun tidak dalam waktu singkat sebagai presiden.

Kunjungan Gus Dur ke pesantren-pesantren dilakukan jauh sebelum menjadi pemimpin tertinggi negeri ini. Sejak menjadi Presiden RI, Jokowi menjadikan pesantren sebagai ”kunci”. Dari beberapa pemberitaan media ataupun rangkaian jadwal Presiden, pesantren menjadi tujuan kunjungan sejak 2014 hingga 2018 ini.

Tentu saja silaturahmi ini penting, mengingat Jokowi tidak hanya mendengarkan aspirasi kiai-kiai pesantren yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, namun juga ulama yang terkoneksi dengan Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, Masyumi, dan organisasi keagamaan lainnya. Jokowi pernah mengunjungi Pesantren Al-Musthofawiyah di Purba (Sumatera Utara) dan Pesantren An-Nuqayah (Sumenep, Madura).

Di samping itu, Jokowi juga rajin silaturahmi ke beberapa pesantren di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, serta beberapa pesantren di luar Jawa.

Dari rangkaian panjang kunjungan Presiden Jokowi ke pesantren, terlihat bagaimana pentingnya komunitas santri sebagai tulang punggung percepatan program sekaligus sebagai modal kekuatan politiknya.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi berjanji untuk mengembangkan ekonomi komunitas pesantren. Jokowi ingin agar pesantren dapat mandiri dengan skema pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi.

Dalam kunjungan ke Pesantren Assalafi Al-Fitrah Surabaya, Jokowi meluncurkan Bank Wakaf Mikro.

Demikian juga ketika silaturahmi ke Pesantren Tanara Banten yang diasuh Kiai Maíruf Amin, Jokowi berkomitmen mengembangkan ekonomi pesantren. Mengapa Jokowi senang berkunjung ke pesantren? ”Hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, sikap, perilaku, etika, nilai, dan norma menjadi hal yang penting dibangun di pondok pesantren,” ungkap Jokowi, di Bogor (11/3) lalu.

Pernyataan Presiden itu menjadi garis tebal, bagaimana pemerintah ingin melihat pesantren sebagai sentral pengembangan karakter. Isu full day school (FDS) yang berbenturan dengan pengembangan pesantren pun dengan cepat diselesaikan sebagai bagian komitmen untuk terus mendukung komunitas santri.

Di sisi lain, juga agar sistem pendidikan nasional tidak berbenturan dengan pembelajaran pesantren. Dalam bentuk dukungan terhadap pesantren, pemerintah menargetkan program peningkatan infrastruktur untuk pesantren.

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jokowi menargetkan pembangunan 107 rumah susun pondok pesantren dalam rentang 2015-2018. Dari program ini, jumlahnya mencapai 3.040 unit dan menggunakan anggaran Rp 946,1 miliar.

Dari kebijakan-kebijakan terhadap pesantren itu, penting untuk melihat apakah pesantren hanya menjadi alat politik atau memang menjadi bukti komitmen Presiden? Program pengembangan sumber daya santri, infrastruktur, dan ekonomi pesantren menjadi kunci kebijakan strategis baginya.

Terpilihnya KH Abdul Ghoffar Rozien sebagai staf khusus —dengan pengalaman dan integritasnya— saya kira akan lebih mengefektifkan program-program pemerintah terhadap pesantren dan pengembangan komunitas santri. Bukan sebaliknya, pesantren hanya tergerus sebagai bagian dalam arus popularitas dan lumbung suara Sang Presiden, bukan? (49)

Munawir Aziz, Wakil Sekretaris LTN PBNU

(www.suaramerdeka.com/ suaraislam)