Kata MA Penggusuran Kampung Pulo Sesuai Asas Kepentingan Umum dan Pemerintahan yang Baik

Bantaran Kali di Kampung Pulo

Permohonan kasasi warga Kampung Pulo ditolak Mahkamah Agung (MA). MA menegaskan relokasi lahan dan pemulihan kembali jalur sungai sudah sesuai asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Baca: BREAKING NEWS: MA Legalkan Penggusuran Kampung Pulo

Warga menggugat surat peringatan ketiga pada 6 Agustus 2015 tentang perintah pengosongan rumah. Menurut MA, proses yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, cq Pemkot Jaktim dan Satpol PP sudah sesuai peraturan yang berlaku.

“Penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” ujar majelis kasasi sebagaimana dilansir website MA, Senin (6/3/2017).

Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Yulias dengan anggota hakim agung Is Sudaryono dan hakim agung Irfan Fachruddin. Menurut MA, pengujian terhadap objek sengketa tidak lagi relevan karena pembongkaran telah dilaksanakan.

“Bahwa titik berat tuntutan Para Pihak adalah berkenaan dengan ganti rugi dan kesalahan tindakan pemerintah yang masih dapat diselesaikan melalui jalan lain (lembaga peradilan yang berwenang untuk itu),” putus majelis pada 13 Desember 2016.

Lalu apa itu AUPB/Algemene Beginzedvan Behoulijk Bestures/General Prinsiple Of Good Administration? Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) diatur dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Pemerintah Daerah, UU Administrasi Pemerintahan dan UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Ada delapan AUPB yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Kemanfaatan
3. Asas Ketidakberpihakan
4. Asas Kecermatan
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
6. Asas Keterbukaan
7. Asas Kepentingan Umum
8. Asas Pelayanan Yang Baik

Bentrokan di Jatinegara Barat

Dengan putusan MA di atas, maka relokasi warga Kampung Polo, Jakarta Timur telah memenuhi 8 asas di atas.

(detikcom/biarnyaho)

Loading...