Kaleidoskop Isu Jilbab dari Masa ke Masa

Foto: http://wahidfoundation.org/

Tahun 1991, beberapa siswa SMAN 68 dilarang mengikuti EBTANAS karena menolak sesi foto tanpa jilbab untuk pembuatan kartu PESERTA EBTANAS.

Tahun 1992, Menteri Agama Munawwir Sjadzali di dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa tidak ada kewajiban mengenakan jilbab bagi muslimah. Sikap itu kembali ditegaskan Pak Munawwir dalam wawancara di Majalah Tempo.

Tahun 1992, Nurcholish Madjid di dalam sebuah diskusi menyampaikan pandangan bahwa jilbab yang dimaksud di dalam al-Qur’an adalah sejenis mantel. Bukan tutup kerudung yang memanjang sebagaimana dipahami kebanyakan muslim waktu itu.

Akhir Tahun 1992, massa umat Islam bereaksi dengan menggelar “pengadilan” terhadap Cak Nur–Nurcholish Madjid. Gelaran yang dinamakan diskusi di TIM itu berubah menjadi “pengadilan” bagi Cak Nur. Dr. Daud Rasyid dan Ridwan Saidi didaulat menjadi “jaksa” dan “hakim” dalam forum tersebut.

Poin-poin dakwaan kepada Cak Nur adalah:

1. Pendapatnya tentang tidak adanya kewajiban jilbab;
2. Tafsiran terhadap kata ALLAH yang dimaknakan sebagai dewa air;
3. Ajakan Cak Nur untuk meninggalkan partai Islam waktu itu hanya ada PPP, dengan jargon Islam Yes Partai Islam No;
4. Pandangan Cak Nur yang mengatakan bahwa Islam bukanlah agama. Tapi, Islam adalah kesadaran kolektif terhadap Tuhan.

Pengadilan terhadap Cak Nur di atas, seperti peringatan terhadap Pak Munawwir Sjadzali yang secara otoritatif mendukung pendapat Cak Nur.

Tahun 2009, dalam sebuah dialog di Metro TV Prof. Quraish melempar pendapat bahwa kewajiban mengenakan masih diperdebatkan di kalangan ulama. Dengan tegas, Quraish Shihab mengatakan bahwa ia tidak mewajibkan jilbab kepada semua anak perempuannya.

Dr. Zain An-Najah merespon pendapat Prof. Quraish Shihab itu dalam sebuah wawancara…

Isunya itu lagi, itu lagi.

Sumber: FB Ustad Abdi Kurnia Djohan

(suaraislam)

Loading...