Ini Penyebab Penolakan Masjid Muhammadiyah di Banyuwangi

“Inkonsistensi toleransi. Mesra dengan lintas iman, namun garang dengan saudara seiman.”

Demikian caption akun Instagram “Dakwah_Tauhid” sembari memposting screenshot berita dari sangpencerah.com yang bertajuk “Warga NU Tolak Pembangunan Masjid Muhammadiyah di Banyuwangi”.

Jika dibaca secara cermat, berita tersebut sedikit insuniatif. Tak memuat secara komprehensif kronologi penolakan dengan seksama. Sehingga hanya melihat peristiwa di ujungnya belaka.

Peristiwa tersebut terjadi di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Banyuwangi. Mayoritas warga Sraten berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Pada 1928 di desa ini pernah digelar Lajnatun Nasihin yang merupakan program dari Hofdbestuur Nahdlatoel Oelama untuk mensyiarkan NU ke berbagai daerah. Hadir saat itu, Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Chasbullah dan KH. Muhammad Siddiq Jember. Dari pertemuan itu kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan madrasah yang kini dikenal dengan MI Al-Fatah Sraten. Hingga hari ini, Sraten memang dikenal sebagai basis Nahdliyin.

Baru-baru ini, Muhammadiyah mulai merintis keanggotaan di Sraten. Sebuah kepengurusan Ranting pun terbentuk. Namun, kepengurusannya justru di dominasi oleh warga luar desa. Yang berasal dari Sraten sendiri tak lebih dari 4 keluarga.

Untuk menambah syiar tersebut, maka kepengurusan Ranting Muhammadiyah ini, hendak mendirikan masjid. Al-Furqon, demikian rencana namanya. Namun, upaya tersebut tak diiringi dengan proses administrasi yang semestinya. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Dalam SKB tersebut, pasal 14, diatur persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendirikan rumah ibadah. Selain persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana termuat di ayat satu, juga diatur persyaratan khusus seperti yang dirinci di ayat dua. Berikut kutipan lengkapnya:

a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batasan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/ Kepala Desa.

Kepala Desa setempat, H. Arif Rahman Mulyadi, telah mengingatkan kepada panitia pembangunan yang kebetulan masih familinya untuk mengurus hal tersebut. Alih-alih dipenuhi, justru pembangunan terus dilanjutkan. Hal ini semakin membuat warga sekitar tak nyaman. Mereka lantas memprotes pembangunan tersebut kepada kepala desa. Tak kurang dari 500 warga telah menandatangani surat penolakan pembangunan masjid tersebut.

Ketika situasi di tengah masyarakat mulai bergejolak, Kepala Desa menginstruksikan kepada Kepala Dusun setempat untuk menghentikan pembangunan masjid tersebut. Seraya meminta panitia segera merampungkan proses perizinan sebagaimana diatur dalam SKB Menag dan Mendagri di atas.

Selang beberapa waktu, pihak panitia bersurat ke kepala desa untuk memohon izin pendirian. Lagi-lagi oleh Kepala Desa disarankan untuk memproses perizinan seperti tertuang di SKB. Selain itu, Kepala Desa juga berinisiatif untuk menggelar rapat bersama yang dihadiri sejumlah pihak. Di antaranya para tokoh masyarakat desa setempat, baik dari Muhamadiyah ataupun NU, juga dari Forpimka Cluring.

Pada pertemuan itu, pihak Kecamatan juga mengingatkan untuk memenuhi aturan yang dimuat di SKB dua menteri tersebut. Dari saran ini, para pihak yang hadir pun menyepakati. Hal ini tertuang dalam berita acara pertemuan tersebut. Pihak Muhammadiyah yang hadir pun turut menyetujui.

Akan tetapi, usai pertemuan itu, muncul berbagai pemberitaan yang insuniatif tersebut. Sehingga memancing beragam spekulasi dan dugaan yang out of context. Bahkan, oleh sejumlah kalangan yang tak menginginkan kedamaian di republik ini, peristiwa ini diframing sedemikian rupa seperti halnya caption instagram di awal tulisan ini.

Jika dirunut, peristiwa ini sebenarnya berawal dari soal komunikasi. Seandainya rencana tersebut dimusyawarahkan sejak awal, warga sekitar dilibatkan dalam pembahasan, dan persaudaraan dibina dengan baik tanpa harus berpretensi tuk menjadi liyan, barangkali penolakan demikian tak bakal terjadi.

Kasus ini juga mengingatkan kita pada kasus yang hampir serupa pada 2018 silam. Penolakan Musalah NU di Desa Godean, Kecamatan Leran, Lamongan. Desa ini merupakan desa percontohan Muhammadiyah tingkat Nasional. Sehingga terjadi penolakan atas pembangunan tersebut dari warga. Untung saja, setelah dirembug bersama, ketegangan tersebut dapat diredam. Musalah dapat berdiri dengan aman hingga sekarang.

Waba’du, urusan rumah ibadah itu soal sensitif. Urus semua perizinan terlebih dahulu seraya ngopi-ngopi jauh sebelumnya dengan stakeholder terkait. Beres dah! (*)

Ayung Notonegoro, Santri NU, tinggal di Banyuwangi

Sumber: https://www.facebook.com/100000182299111/posts/4721658587850171/

(Suara Islam)

Loading...