Gus Yahya Cholil Staquf: Governing The Nahdlatul Ulama (Positioning dan Strategi Transformasi NU dalam Dinamika Milenial)

Sebuah organisasi bisa terjebak dalam kejumudan, tumpul, tak terarah, bahkan tak melakukan apa-apa selain mengeloni SK Kepengurusan. Menurut hasil survei Alvara terbaru, 36% populasi Muslim di Indonesia mengaku sebagai anggota NU; lebih 50% berafiliasi kepada NU; dan sekitar 70% menempatkan NU pada “top of mind” mereka. Dengan rentang pengaruh seluas itu, NU dalam posisi memikul tanggung jawab terbesar dalam mengukir wajah masyarakat. Kalau NU membiarkan diri sekedar menjadi obyek yang larut saja dalam arus agenda-agenda yang dibuat entah siapa di luar sana, tanpa kehendak apalagi kemampuan untuk bernegosiasi secara desisif agar ikut menentukan arah dinamika masyarakat, sama halnya NU menyia-nyiakan amanah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala telah diletakkan ke pundaknya.

NU harus berjuang membangun kapasitas untuk hadir secara lebih bermakna di tengah masyarakat. Untuk itu, NU harus sungguh memahami jati dirinya, memahami kedudukannya di tengah keseluruhan konstelasi dan dinamika masyarakat, memahami kepentingan-kepentingannya, memahami tujuan, membangun strategi, menetapkan target target dan agenda-agenda.

Jam’iyyah Diiniyyah Ijtimaa’iyyah

Pola pikir orang NU di berbagai tingkatan, baik pengurus maupun warga, didominasi oleh wawasan yang menjadikan hampir seluruh energi dicurahkan untuk kepedulian keagamaan, sementara masalah-masalah sosial-ekonomi dan berbagai hal yang menyangkut hajat hidup masyarakat kurang mendapat perhatian. Padalah telah dinyatakan bahwa khidmah (pengabdian) NU harus memiliki dimensi ganda, yaitu keagamaan dan kemasyarakatan.

Lebih memprihatinkan lagi, wawasan tentang khidmah keagamaan pun cenderung terkungkung pada hal-hal yang menyangkut peribadatan dan dimensi agama sebagai identitas kelompok. Dominasi pola pikir ini menjadikan NU sensitif terhadap isu-isu sektarian (pertentangan antar-madzhab) tapi kurang tanggap terhadap masalah-masalah masyarakat yang dianggap bukan masalah agama.

Wacana dan kegiatan-kegiatan menentang radikalisme disambut dengan penuh semangat bukan semata-mata karena kesadaran tentang bahaya radikalisme itu sendiri, tapi dibayangbayangi juga oleh gairah menegaskan identitas keagamaan di hadapan kelompok madzhab yang berbeda. Sementara itu, isu-isu “duniawi” yang tak kalah penting, seperti kebutuhan koreksi terhadap struktur ekonomi yang timpang, pengendalian kerusakan alam akibat eksploitasi ekonomi, sistem hukum yang digerogoti korupsi, kebangkrutan etika dan moral dalam politik, dan sebagainya, nyaris tak mendapatkan perhatian.

Orang NU harus mengembalikan pola pikir kepada idealisme yang mula-mula sebagai jam’iyyah diiniyyah ijtimaa’iyyah, organisasi keagamaan serta kemasyarakatan. Mengembalikan keseimbangan antara kepedulian terhadap masalah-masalah keagamaan dan kepedulian terhadap masalah-masalah kemasyarakatan.

Kewargaan, Kepentingan, dan Khidmah Inklusif

Ketimpangan dalam wawasan pengabdian NU berakar pada seluk-beluk (nature) kewargaannya. NU tidak memiliki sistem keanggotaan terdaftar. Tidak juga ada prasyaratprasyarat yang dilembagakan secara resmi bagi kualifikasi keanggotaannya. Maka, apakah seseorang adalah anggota NU atau bukan, lebih tergantung pada perasaan masing-masing.

Di tengah gelaran masyarakat umum yang heterogen, keberadaan warga NU pun tidak menghadirkan kategori sosial apa pun. Dengan demikian, ketika muncul pertanyaan tentang kepentingan sosial-ekonomi warga NU, misalnya, tidak ada cara untuk mengidentifikasinya karena tidak ada indentifikasi subyek. Kalau subyeknya tidak diketahui, bagaimana mungkin menyimpulkan kepentingannya?

Pernyataan-pernyataan bahwa penduduk miskin itu orang NU, petani itu NU, yang tingkat pendidikannya rendah orang NU, yang terpinggirkan orang NU, dan semacamnya, lebih merupakan prasangka-prasangka belaka.

Dalam ketidakjelasan tersebut, satu-satunya yang masuk akal untuk dipersepsikan sebagai dasar kepentingan NU adalah identitas keagamaannya, yakni Islam berikut embel-embel madzhabnya, yang dalam tataran sosial jelas lebih berfungsi simbolik ketimbang operasional.

Maka, wajar apabila segala artikulasi dan gerak-gerik NU hanya beredar di seputar identitas simbolik tersebut. Bahkan proyek-proyek yang diklaim sebagai wujud pengabdian sosial pun terbit dari motivasi menghadirkan identitas simbolik, dengan orientasi yang kurang-lebih supremasis.

Atmosfer di atas pada gilirannya memupuk dua gejala utama dalam dinamika aktivisme NU. Di lingkungan masyarakat yang kehadiran budaya NU-nya kuat, seperti di Jawa dan beberapa propinsi di luarnya, identitas simbolik NU diperalat sebagai senjata untuk menggalang dukungan politik. Sebaliknya di lingkungan masyarakat yang sepi-NU, para aktivisnya tidak dapat menemukan gagasan tentang apa yang bisa diperbuat, karena tidak dapat mengenali warganya, apalagi memobilisasi mereka. Kepengurusan tanpa bukti keberadaan selain SK—bahkan papan nama pun tak punya—tidak sedikit jumlahnya.

Telah disinggung di atas bahwa, dalam konteks Indonesia, NU secara keseluruhan memiliki rentang pengaruh yang luas, yang harus dilihat sebagai porsi tanggung jawab besar NU terhadap masyarakat. Dalam wawasan ini, aktivisme NU seharusnya tidak hanya diarahkan untuk mengumpulkan dan memupuk keuntungan bagi diri sendiri, tapi harus diorientasikan kepada kemaslahatan masyarakat secara kesuruhan. Operasionalisasi prinsip ini dapat menjadi jalan keluar baik dari bahaya politisasi NU maupun dari bencana kematian organisasi.

Dengan mengorientasikan khidmah secara inklusif bagi kemaslahatan seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, NU melepaskan egoisme identitasnya. Aktivisme diarahkan kepada pemecahan masalah-masalah nyata di lingkungannya. Kebutuhan partisipasi politik pun— baik dukungan maupun evaluasi—akan dipandu oleh pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai isu-isu aspiratif yang substansial, bukan tribalisme identitas.

NU tidak perlu susah-payah memilah-milah, mana yang warga NU mana yang bukan, untuk melibatkan diri dalam pemecahan masalah yang nyata di lingkungannya. Masalah apa pun, menyangkut siapa pun, asalkan secara normatif menyeyogyakan pelibatan NU dalam upaya pemecahannya, maka NU harus turun tangan. Dengan demikian, di tengah masyarakat yang secara alami penuh masalah ini, mustahil para aktivis NU kekurangan gagasan untuk bergerak.

Selanjutnya harus disadari pula bahwa pilihan untuk melibatkan diri dalam upaya pemecahan masalah masyarakat pada gilirannya akan bersirobok dengan pilihan pihak. Kepada siapa NU harus berpihak, itu adalah pilihan normatif. Lantas, dari mana sumber normanya? Tentu saja dari nilai-nilai luhur Islam ala Ahlus Sunnah Wal Jama’ah An Nahdliyyah yang pasti akan memendarkan panduan-panduan bernas, asalkan tidak dibonsai dan dikotakkan menjadi sekedar simbol-simbol ritual dan kutipan-kutipan dangkal.

Dengan tuntutan kebutuhan yang muncul, wacana tentang pandangan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah An Nahdliyyah akan berkembang lebih subur dan segar sebagai wawasan kontekstual. Alangkah agung kehadirannya ketika istighotsah kubro dan majlis sholawat tidak dipandang lebih aswaja ketimbang advokasi hak-hak rakyat Papua, misalnya, atau kerja bakti membersihkan kali.

Jelas bahwa untuk menjadikan gambaran di atas manifes dalam dinamika NU, terlebih dahulu pola pikir para aktivis NU harus ditransformasikan. Dan untuk itu diperlukan strategi tersendiri.

Kewargaan dan Kuasa Kepemimpinan

Telah lama menjadi obsesi para aktivis dan pemeduli NU, bagaimana agar jama’ah (komunitas) yang sedemikian kokoh eksistensinya dapat sungguh-sungguh ditransformasikan menjadi jam’iyyah (organisasi). “Menjam’iyyahkan jama’ah” adalah slogan yang digaungkan berpuluh-puluh tahun tapi tak kunjung menjadi kenyataan. Ketidakteraturan dan berseraknya kepingan-kepingan komunitas seolah merupakan watak bawaan sehingga segala gairah untuk mengatasinya senantiasa berujung keputusasaan.

Sebagian orang menuding langkanya keterampilan administrasi sebagai masalah dasar. Sebagian lain bahkan munuduh watak kultural pesantren sebagai biangnya. Tak seorang pun sampai pada jawaban tentang jalan keluar yang nyata, yang bisa dilaksanakan dan sungguh membawa kearah tujuan. Ikhtiar bukannya sama sekali tak ada. Tapi sebagian besar bersifat coba-coba dan segera patah ketika menyadari, betapa hasil yang diharapkan begitu jauh dari gapaian.

Yang absen dari wacana pembangunan jam’iyyah justru dua asumsi yang paling mendasar, yaitu asumsi tentang seluk-beluk kewargaan dan asumsi tentang tujuan. Ketika orang mengangankan suatu organisasi NU yang mampu mengerahkan seluruh warganya untuk bergerak bersama, apakah seluk-beluk kewargaan NU memungkinkan bagi angan-angan itu untuk menjadi kenyataan? Lebih jauh, bergerak bersama untuk tujuan apa?

Telah dimaklumi bahwa NU tidak memiliki keanggotaan yang terdaftar. Bahkan, walaupun diwarnai dengan “rasa budaya” yang seragam, persepsi orang per orang tentang dasar kewargaan masing-masing bisa berbeda-beda. Dengan kata lain, kalau ditanyakan kepada setiap warga, atas dasar apa ia merasa menjadi warga NU, jawabannya pasti amat beragam.

Ada yang karena keturunan, pertemanan, atau sekedar suatu momentum perjalanan hidup yang terjadi kebetulan.

Singkat kata, kewargaan NU adalah kesertaan yang teramat longgar. Orang bisa merasa menjadi warga tanpa harus punya urusan dengan pengurusnya. Bukan kebetulan bahwa, walaupun yang tertulis dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah “anggota”, istilah “warga” justru lebih populer. Maka, idealisasi organisasi NU yang kepemimpinannya punya kuasa untuk mengendalikan setiap anggotanya hanyalah mimpi kosong belaka. Kuasa kepemimpian NU hanya sampai batas: mengarahkan.

Mengikuti rumus politik, kuasa itu seperti iman. Bisa bertambah bisa berkurang. Untuk mempertahankan efektifitasnya, diperlukan pemeliharaan yang berkesinambungan. Dalam hal ini, pemeliharaan itu diwujudkan dalam keterlibatan kepemimpinan sebagai subyek kuasa dalam vokasi dan advokasi kepentingan-kepentingan warga sebagai obyek. Dalam bahasa pesantren, ini adalah fungsi “ri’aayah”. Semakin intens keterlibatan kepemimpinan NU dalam dinamika kepentingan-kepentingan warga, akan semakin besar dukungan warga dan semakin kuat pengaruh kepemimpinan dalam mengarahkan warga.

Dengan struktur berlingkup nasional dan anggaran pengaruh berluasan nasional, koherensi (kepaduan) kepemimpinan adalah kunci. Sikap, arah dan langkah dari keseluruhan struktur kepemimpinan, segenap tingkatan dan sektor, tak boleh berselisih. Dengan kata lain: kompak. Wujud kepemimpinan di setiap tingkatan tidak hanya mencerminkan aspirasi basis, tapi juga soliditas instrumen organisasi. Maka, kepentingan pengendalian oleh tingkat kepemimpinan yang lebih tinggi harus mendapat ruang dalam pembentukan formasi kepemimpinan di bawahnya.

Tentu saja, rumus macam itu belum cukup. Untuk membangun koherensi kepemimpinan yang optimal dibutuhkan strategi tersendiri pula.

Kepentingan dan Agenda

Ditanya tentang kegemaran beliau akan ziarah kubur, Gus Dur menjawab,

“Karena ahli kubur tak lagi punya kepentingan”.

Itu sebabnya mereka, ahli kubur, tidak lagi berbuat apa-apa, tidak bergerak, tidak berikhtiar dan tidak berorganisasi.

Tapi segala sesuatu sebelum kubur adalah kepentingan. Tak terkecuali NU. Maka, pengertian hadapan (mafhum mukhalafah) dari penyataan di atas adalah bahwa, jika ada organ NU yang tidak bergerak, berarti ia berkepentingan untuk tidak bergerak atau tidak memahami kepentingannya.

Padahal, kepentingan adalah dasar utama dalam percaturan masyarakat. Kerja sama atau kompetisi, semua bergantung kepentingan. Ingat adagium yang terkenal sekali: “Tidak ada kawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan”.

Kepentingan terbit dari dua sumber, yaitu nilai-nilai dan kehendak untuk mendapatkan sumber daya-sumber daya. Jelas bahwa NU terikat pada ajaran Islam ala Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Itu adalah salah satu sumber kepentingannya. Di sisi lain, sebagai aktor percaturan duniawi, NU pun berkepentingan untuk memperoleh sumber daya-sumber daya, baik untuk dirinya sendiri atau pihak mana pun yang ia wakili.

Di bagian awal serial ini telah dibahas keharusan menyeimbangkan kepedulian (baca: kepentingan) yang menyangkut madzhab keagamaan dengan kepentingan (duniawi) kemasyarakatan. Dibahas pula keniscayaan untuk memperluas basis kepentingan ke luar batas-batas kelompok sendiri. Banyak rumusan keputusan organisasi, termasuk AD/ART dan program hasil Muktamar, sebenarnya telah mencerminkan hal-hal tersebut. Masalahnya, pertama, rumusan-rumusan tersebut lebih banyak terserak dan tidak terkonsolidasikan dalam satu perspektif yang utuh. Kedua, belum ada penjabaran yang lebih rinci ke dalam langkah-langkah operasional. Ketiga, belum ada wawasan untuk memobilisasikan keseluruhan instrumen organisasi, termasuk jaringan kepengurusan hingga ke tingkat ranting, dalam strategi yang terkonsolidasi.

Masalah-masalah di atas menjadikan gestur NU tidak berkembang dari posisinya terkait masalah keagamaan saja. Semua orang cenderung melihat NU hanya relevan sebagai “kelompok toleran”, “penjaga NKRI”, “penghadang radikalisme”, dan sejenisnya. Berbagai pihak lantas merasa hanya perlu bekerjasama atau mendukung NU atas dasar kepentingan tersebut. Para donatur memberi sumbangan kepada NU dengan motivasi yang sama seperti orang menyumbang kelompok siskamling.

NU harus meningkatkan kapasitas khidmah dengan mengembangkan wawasan tentang haluan organisasi yang mencakup masalah-masalah kemasyarakatan yang luas, seperti masalah sosial ekonomi, budaya politik, lingkungan hidup, dan sebagainya, hingga keterlibatan yang lebih substansial dalam percaturan internasional. Dengan itu NU menetapkan kedudukannya dalam konstelasi kepentingan-kepentingan.

Selanjutnya, dikembangkan strategi yang terkonsolidasi, yakni langkah-langkah sistematis berupa rangkaian kegiatan atau agenda organisasi. Barang siapa memiliki kepentingan yang selaras dengan kepentingan NU dalam bidang-bidang yang relevan, dapat ikut serta dalam kerja sama pelaksanaan agenda-agenda tersebut.

Dengan demikian, pola hubungan antara NU dengan berbagai pihak dapat dibangun di atas landasan yang lebih bermartabat. Bukan lagi antara penyokong yang murah hati dengan penerima sumbangan yang penuh syukur, tetapi antara pihak-pihak yang setara berdasarkan kepentingan yang sama menuju tujuan bersama.

STRATEGI TERPADU: MUATAN DAN KONSTRUKSI

Transformasi Pola Pikir (Mindset)

Pada dasarnya, yang dibutuhkan NU agar dapat mengembangkan kapasitas khidmahnya adalah transformasi pola pikir, kemudian transformasi mentalitas. Menyangkut pola pikir, sekurang-kurangnya tiga wawasan harus ditransformasikan menuju wawasan baru, yaitu: pola pikir tentang lingkup bidang khidmah dan jangkauan sasarannya; pola pikir tentang makna program; dan pola pikir tentang hubungan antar tingkatan kepengurusan dalam pelaksanaan program.

Wawasan tentang lingkup bidang khidmah dan jangkauan sasarannya telah dibahas di depan, yang intinya adalah memperluas dan membongkar batas-batas. Wawasan tentang makna program bersifat lebih teknis, tapi fundamental.

Selama ini kepemimpinan NU di berbagai tingkatan mengeksplorasi berbagai ragam gagasan tentang kegiatan-kegiatan dan menyelenggarakannya. Kegiatan-kegiatan itu diwujudkan dalam proyek-proyek yang dalam alam pikiran para perancang dan aktivisnya dimaksudkan sebagai program organisasi. Semaraknya cukup terasa. Tapi semarak berbagai jenis kegiatan itu kurang tersambung dalam kesatuan nalar tentang arah dan tujuan-tujuan besar yang hendak dicapai.

Hal itu dikarenakan pola pikir para pengampu program NU didominasi anggapan bahwa program adalah sejumlah proyek-proyek. Asalkan ada proyek, merasa program sudah berjalan. Tapi nyaris tidak dimasukkan dalam kalkulasi, bagaimana dampak suatu proyek dan bagaimana kaitannya dengan proyek-proyek lain. Kepentingan yang hadir pun sebatas kepentingan seputar terlaksananya proyek beserta keuntungan dan laba yang mungkin diperoleh oleh mereka yang terlibat di dalamnya.

Pola pikir ini pula yang meniscayakan tiadanya perhatian pada kegiatan-kegiatan pelayanan bagi kebutuhan sehari-hari warga NU dan masyarakat pada umumnya. Maka NU hadir hanya saat ada proyek. Kalau proyek tiada, NU pun murca (pingsan).

Tentu saja gambaran di atas adalah citra diri yang menyedihkan. Itu sebabnya, untuk mengurangi pedih hati, kiprah tradisional warga berupa jama’ah-jama’ah ritual serta kiprah para kiai di pesanten masing-masing dan di kampung-kampung diklaim sebagai prestasi NU yang tak terbilang. Itu tidak salah. Tapi jelas bahwa kiprah-kiprah tersebut bukanlah inisiatif organisasi NU, walapun pengurus NU seringkali diundang untuk memberi sambutan atau mau’idlah hasanah di dalamnya. Itu bukan capaian organisasi.

Para pengampu program NU harus sungguh memperhatikan nalar kepentingankepentingan besar yang diikuti jabaran sistematis ke dalam rincian strategi semesta untuk memencapainya. Rumus-rumus dasar tentang strategi dan capaian tidak boleh diabaikan. Misalnya, bahwa suatu strategi harus mencakup kesatuan nalar antara bentuk kegiatan (out put) dan dampak ikutannya (out come). Bahwa di dalam bentangan masyarakat Indonesia dan dunia yang sedemikian beragam corak warnanya, harus ada kalkulasi-kalkulasi spesifik yang kontekstual dengan realitas setiap lingkungan yang berbeda dari lainnya. Dan seterusnya.

Wawasan-wawasan di atas bisa menjadi materi yang bagus untuk diceramahkan dalam forum-forum pelatihan kader. Tapi transformasi yang nyata tidak akan terjadi tanpa saluran operasional dalam kerangka strateginya. Wawasan-wawasan itu adalah muatan. Muatan perlu wadah dan saluran. Jika tidak, maka kader-kader yang dicekoki konsep-konsep di bangku-bangku pelatihan hanya akan keluar dengan dada sesak penuh rasa geregetan tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ambyar!

Muatan wawasan-wawasan di atas harus diwadahi dalam suatu konstruksi organisasi berupa struktur, fungsi, dan mekanisme-mekanisme yang sesuai. Dalam hal ini, pertamatama harus kembali diingat karakteristik kewargaan NU.

Nalar organisasi mengasumsikan bahwa anggota adalah bagian dari instrumen oraganisasi yang dapat digerakkan dalam kendali kepemimpinan. Telah dibahas pada bagian depan serial ini bahwa hal itu tidak dimungkinkan dalam NU. Jangkauan kendali kepemimpinan hanya terbatas pada fungsionaris organisasi, sedangkan warga–beserta masyarakat luas– harus dipandang sebagai penerima khidmah organisasi (makhdumin bihim, beneficiaries).

Keseluruhan struktur organisasi beserta para fungsionaris di dalamnya dituntut untuk menjalankan dua fungsi utama. Pertama, menyediakan layanan bagi kebutuhan-kebutuhan warga dan masyarakat luas. Kedua, menggulirkan strategi untuk meraih capaian-capaian visioner yang mencakup pula transormasi masyarakat secara keseluruhan.

Ketika NU memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan-layanan bagi kebutuhan masyarakat, yakni membangun fasilitas-fasilitas untuk keperluan itu, NU pada gilirannya perlu menetapkan mekanisme-mikanisme dan aturan-aturan (regulasi) obyektif agar siapa pun yang membutuhkan dapat mengakses layanan NU secara adil.

Lebih lanjut, dengan jangkauan sasaran khidmah yang luas, baik nasional dan internasional, NU harus menetapkan anggaran capaian berupa out come kiprah organisasi dalam skala yang luas pula, yang dirumuskan sebagai agenda semesta, nasional, maupun internasional. Anggaran capaian itu kemudian dijabarkan ke dalam strategi yang valid dan rinci, termasuk di dalamnya pembagian tugas dan pekerjaan di antara keseluruhan instrumen dalam struktur kepengurusan NU.

Mengingat ragam konteks realitas di berbagai lingkungan yang berbeda, pembagian tugas dan pekerjaan itu harus pula sesuai dengan konteks realitas yang bersangkutan. Setiap Cabang, misalnya, bisa mendapatkan bagian tugas-tugas spesifik yang berbeda dari Cabang lainnya.

Karena baik pembangunan fasilitas-fasilitas untuk pelayanan warga maupun operasionalisasi strategi membutuhkan pengerahan sumber daya-sumber daya, sedangkan kemampuan untuk menggalang sumber daya di antara berbagai sektor dan tingkat kepengurusan NU berbeda-beda, maka kepemimpinan NU dituntut untuk menganggarkan penggalangan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan dalam ukuran agenda semesta yang ditetapkan, kemudian mendistribusikannya di antara instrumen-instrumen organisasi, termasuk di antara Cabang-cabang, sesuai penugasan yang dijatahkan.

Dengan kata lain, hubungan di antara berbagai tingkatan kepengurusan dalam pelaksanaan program dijalin dalam sistematika operasional yang kokoh. Jika tanggung jawab ini dilakukan dengan semestinya oleh kepemimpinan NU, tak akan ada lagi alasan bagi organ kepengurusan NU yang mana pun untuk tidak bergerak.

Dengan demikian, struktur jam’iyyah NU–dari PBNU hingga ke Ranting-ranting–harus menjalankan fungsi-fungsi utama, yaitu:

  1. Operasionalisasi strategi menuju capaian-capaian visioner;
  2. Menyediakan pelayanan untuk umum;
  3. Menetapkan aturan-aturan (regulasi) untuk mengakses layanan yang disediakan;
  4. Menggalang sumber daya-sumber daya dan mendistribusikannya.

Fungsi-fungsi utama tersebut, apabila diletakkan dalam kerangka teori politik, paralel dengan fungsi-fungsi Pemerintahan. Ini bukan berarti membangun negara dalam negara, karena toh NU tidak memiliki kemampuan ataupun legitimasi untuk menjalankan paksa fisik sebagaimana dimiliki oleh Pemerintahan negara. Ini adalah perwujudan peran masyarakat sipil untuk menyokong Pemerintahan negara dalam mencapai tujuan-tujuan negara, baik dengan kerja sama maupun kontrol.

Walhasil, sebagai pendamping terhadap Pemerintahan atas nama negara, jam’iyyah NU membangun kapasitas sebagai Pemerintahan (suka rela) oleh masyarakat sipil. Pemerintahan Nahdlatul Ulama, Hukumah An Nahdlah.

These are the key concepts in Governing The Nahdlatul Ulama (Ini adalah konsep kunci dalam Governing The Nahdlatul Ulama).

STRATEGI TRANSFORMASI: MUATAN DAN WADAH

Transformasi Mentalitas

Teramat sering kita mendengar agitasi tentang “membesarkan NU” sebagai seruan atau janji-janji, baik dari fungsionaris NU sendiri maupun dari “orang luar” (biasanya dari mereka yang membutuhkan dukungan NU untuk memperoleh jabatan atau kedudukan ini dan itu). Itu mungkin terdengar manis di telinga, tapi bisa dipastikan tidak lebih dari “suara tanpa rupa”. Kenyataannya, NU sudah besar sebelum kita lahir. Dan itu adalah berkat jasa para pendahulu kita yang mulia, bukan akibat perbuatan dhiyapurannya bekakas pating pecenges masa kini.

Bukan hanya sudah besar, NU membesar. Hasil Pemilu 1955 menunjukkan, Partai NU memperoleh 18% suara. Proporsi itu lantas dijadikan rumus oleh Pak Harto untuk membagi jatah hasil Pemilu 1971. Seperti disebut di bagian depan, hasil survei Alvara memperlihatkan bahwa kini 36% dari penduduk Muslim mengaku sebagai “anggota” NU, lebih 50% mengaku berafiliasi kepada NU. Apakah gerangan kiranya yang menjadikan NU membesar sedemikian rupa?

Ada gagasan bahwa, untuk membesarkan NU di suatu daerah, perlu diselenggarakan perhelatan besar atas nama NU di daerah itu, seperti Muktamar, Munas-Konbes, dan perhelatan nasional lainnya. Gagasan ini sudah dipraktekkan berkali-kali. Namun apa hasilnya?

Sulawesi Selatan dijadikan tuan rumah Muktamar 2010, NTB tuan rumah Munas-Konbes 2017, Jawa Barat empat kali dalam dua masa bakti terakhir menuanrumahi hajat nasional berupa Munas-Konbes dan Rapat Pleno PBNU. Apakah NU membesar di daerah-daerah tersebut? Hasil Pemilu 2019 memberi tanda sebaliknya.

Walaupun mungkin perlu dilakukan survei tersendiri untuk membuktikan, saya menduga kuat bahwa sebagian besar warga NU mengidentifikasi diri sebagai NU tanpa merasa perlu berurusan dengan pengurusnya. Orang-orang lama kerasan dalam NU bukan karena kenyamanan yang disediakan oleh kepengurusan NU. Orang-orang baru bergabung ke dalam NU bukan karena terpesona oleh prestasi kepengurusan NU.

Saya berkeyakinan bahwa kebesaran NU adalah buah ruhaniyah, bukan duniawiyah. Kebesaran NU adalah anugerah Allah Subhanu wa Ta’ala sebagai pahala atas amal shalih yang istiqamah dari orang-orang mulia yang sungguh mencintainya. Yang paling kentara di antara mereka adalah kiai-kiai yang menyerahkan seluruh jiwa-raga sepanjang hidup untuk khidmah kepada ilmu dan ummat.

Nikmat yang khusus (mu’arraf) dianugerahkan karena sebab-sebab khusus yang ada pada penerimanya. Selama sebab-sebab khusus itu terpelihara, nikmat khusus tersebut akan tetap padanya. Jika sebab-sebab khusus diterlantarkan hingga luntur dan hilang, nikmat pun terbang.

Demikian ajaran Kiai Misbah Mustofa rahimahullah, Bangilan, Tuban, kepada saya, tetang tafsir atas ayat:

“Innallaaha laa yughayyiru maa biqaumin hattaa yughayyiruu maa bianfusihim.”

Ada tiga gejala yang senantiasa melekat pada kiai-kiai shalih NU—alhamdulillah–hingga kini. Pertama, ilmu. Bukan hanya keluasan dan kedalaman ilmu, tapi juga dedikasi paripurna dengan ketekunan, adab (tata krama), bahkan riyadlah (tirakat), ditegakkan dengan penuh disiplin ileh kiai-kiai shalih sejak belajar, mengajar, hingga beramal. Segalanya disandarkan kepada ilmu.

Kedua, ri’aayah, yakni mengasuh dan membimbing ummat dalam segala keadaannya. Para kiai shalih melibatkan diri dalam segala macam hajat dan kesulitan ummatnya secara langsung dan tanpa pilih-pilih. Itulah sebabnya, kesibukan terbanyak mereka adalah menerima tamu dan memenuhi undangan siapa saja yang membutuhkan.

Ketiga, ikhlas. Pada tingkat hakikat, ini memang tak siapa pun selain Allah bisa mengukurnya. Tapi pada tingkat budaya, jejak nilai-nilai ikhlas sangat kentara pada kiai-kiai kita. Dari penampilan, tutur-kata, dan cara bergaul mereka.

Tiga gejala (khishal) dari para pencinta NU itulah sebab dari anugerah berupa kebesaran NU. Para kiai shalih itu adalah personifikasi NU. Ketika mereka mengikat kasih-sayang di antara ummat, dengan sendirinya ikatan itu dipersepsikan sebagai kerangka NU. Selama ketiga khishal itu lestari, isnyaallah demikian pula kebesaran NU. Maka jelas sekali bahwa kebesaran NU itu adalah nisbat (atribut) dari jama’ah, bukan jam’iyyah. Kebesaran itu mewujud dan berkembang dalam jama’ah.

Bagi jam’iyyah, kebesaran NU tidak dapat dipandang sebagai prestasi ataupun target capaian, melainkan amanah. Yakni sebagai aset yang diserahkan kepada jam’iyyah untuk dikelola. Tentu saja maslahatnya harus sebesar mungkin kembali kepada jama’ah. Jangan sampai aset itu justru hanya ditangguk dan dimonetisasi untuk keuntungan pribadi-pribadi, wal ‘iyaadzu billaah.

Terkait dengan ini, tatanan organisasi amat menentukan. Prosedur-prosedur dan ukuranukuran (parameter) pembuatan keputusan harus ditetapkan dengan rumusan-rumusan yang terang dan tidak bermakna ganda. Demikian pula agenda-agenda organisasi harus disusun secara sistematis serinci mungkin agar semakin sempit peluang untuk membelokkannya.

Senada dengan postulat Bang Napi bahwa “kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan”, mentalitas yang tidak bersesuaian dengan tujuan-tujuan jam’iyyah tidak akan bisa mencederai apabila ‘dikerangkeng’ dalam konstruksi organisasi yang ketat. Sebaliknya, konstruksi organisasi yang dijalankan secara ajeg (istiqamah) dapat membentuk mentalitas yang diinginkan melalui pengistiqamahan pola perilaku.

Apabila jam’iyyah mampu menghasilkan maslahat yang nyata dalam ukuran nilai-nilai jama’ah, berarti amanah ditunaikan. Pada titik itu, tidak terlalu menjadi soal, apakah di antara aktor-aktor jam’iyyah masih ada yang belum ideal mentalitasnya. Karena, tidak seperti amal-ibadah, kebijakan dan strategi organisasi dinilai dari hasilnya, bulan niatnya.

Sumber: GOVERNING THE NAHDLATUL ULAMA Oleh Yahya Cholil Staquf

(suaraislam)