Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Bohong Soal Intoleransi di Sumbar

Gubenur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Di ILC TV One pekan lalu, dengan penuh percaya diri bilang di Sumatra Barat tidak ada tindakan intoleransi.

Kok tega-teganya dia di depan jutaan mata rakyat Indoensia?

Diskriminasi terhadap umat non-muslim itu terang benderang terjadi di Sumatra Barat.

Kenapa Irwan harus pura-pura bilang bahwa itu tak terjadi?

Dia bilang, kalau sampai ada peraturan daerah yang bertentangan dengan Pancasila, tentu peraturan tersebut sudah dibatalkan pemerintah sejak lama.

Irwan ngeles namanya.

Irwan sendiri beberapa bulan yang lalu melarang aplikasi injil berbahasa Minang. Tidak perlu seorang dengan IQ di atas 200 untuk menyatakan itu jelas-jelas mengingkari hak beragama umat Kristen.

Irwan dengan lantang bilang bahwa di daerahnya tidak ada pelarangan ibadah natal. Kata irwan, mereka yang mengatakan ada pelarangan Natal di Sumatra Barat adalah para provokator.

Misalnya saja salah satu kabupaten yang sempat diramaikan pada akhir tahun lalu melarang ibadah Natal adalah Kabupaten Dhramasraya. Menurut Irwan, dia sudah bertanya pada Bupati Dharmasraya tentang kebenaran berita itu dan sudah mendapat jawaban bahwa itu kabar bohong dan tidak ada pelarangan perayaan natal di sana.

Bahkan menurut Irwan, orang yang menyebarkan kabar tentang pelarangan tersebut adalah provokator yang sekarang sudah menjadi tersangka.

Irwan mengada-ada, alias bohong. Pemerintah Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya pada 10 Desember 2019 mengeluarkan surat yang berisikan pernyataan bahwa pemerintah nagari ‘MERASA KEBERATAN/TIDAK MEMBERIKAN IZIN PELAKSANAAN KEGIATAN IBADAH DILAKUKAN DI WILAYAH HUKUM NAGARI SIKABAU’

Dan surat itu dikeluarkan karena sudah ada kesepakatan bersama pemerintahan Nagari Sikabau, ninik mamak, tokoh masyarakat dan pemuda Nagari Sikabau pada 21 dan 22 Desember 2017 yang belum dicabut yang isinya: “Tidak mengizinkan kegiatan ibadah bersama dilaksanakan di Jorong Kampung Baru maupun dilaksanakan di wilayah nagari Sikabau.’

Jadi itu bukan kabar bohong. Bahwa aktivis yang disebut provoktor, bernama Sudaro dari Yayasan Pusaka, sekarang menjadi tersangka justru menunjukkan betapa pihak pemegang otoritas di Sumatra Barat berusaha menindas orang-orang yang membela hak-hak warga untuk beribadat.

Irwan tidak bisa begitu saja lepas tangan dan berusaha membangun imej bahwa tidak ada praktek intoleransi di sana.

Bahkan sengketa hak beribadat ini bukan cuma terjadi di satu wilayah. Selain di Dharmasraya, sejumlah daerah yang juga mengalami kasus sengketa ibadah, antara lain: Batusangkar, Padang Panjang, Nukittinggi, Payakumbuh, Pasaman Barat, Lunang Silaut, dan Solok.

Pengingkaran hak umat Kristen itu bahkan kadang melebar sampai kepada hak sipil di luar soal beribadat. Pada Desember 2005 misalnya, di Kabupaten Sijunjung, pernah ada surat pernyataan Bersama yang ditandatangani antara lain oleh Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Forum Ukhuwah Pemuda Islam, dan KNPI yang berisikan penolakan terhadap segala bentuk kegiatan ibadat umat Kristen, termasuk kebaktian mingguan dan peringatan hari natal. Tapi bukan itu saja. Mereka juga menolak jual beli tanah dengan umat Kristen dan menolak pemakaman non muslim.

Kesepakatan itu masih berlaku sampai saat ini.

Jadi, seperti saya katakan, pengingkaran hak-hak beragama non-muslim di Sumatra Barat itu berlangsung secara terang benderang.

Bagaimana mungkin Pak Gubernur tidak mengetahuinya?

Jadi, berhentilah berbohong. Lindungi hak warga negara untuk beribadat. Itu kewajiban.

Ade Armando

Sumber: https://www.facebook.com/687807816/posts/10157762866452817/

(Suara Islam)

Loading...