Dituding Sembunyikan Farid Okbah CS dan Intimidasi Keluarga, Densus 88 Beri Bantahan

Instagram @faridokbah_official/muhammadiyahcileungsi.org/nurulhudakaffah.com

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dituding menyembunyikan tiga terduga teroris ustaz Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al Hamat, serta mengintimidasi keluarga. Densus 88 membantah tudingan tersebut.

“Insyaallah penyidik D88 (Densus 88) tidak melakukan hal tersebut,” kata Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Kombes Aswin Siregar saat dikonfirmasi, Rabu, 24 November 2021.

Aswin mengatakan penyidik melakukan tugas sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Menurut dia, ustaz Farid Okbah cs masih diperiksa selama 14 hari sejak ditangkap pada 16 November 2021.

Artinya, pemeriksaan baru berlangsung sembilan hari hingga hari ini. Densus 88, kata Aswin, belum menerbitkan surat penahanan ketiga terduga teroris tersebut. Penahanan dilakukan setelah 14 hari.

Aswin memastikan kepolisian membuka akses terhadap keluarga dan pengacara menemui ketiga terduga teroris. Pertemuan difasilitasi usai pemeriksaan rampung.

“Sesuai masa penangkapan yang berlaku. Setelahnya, penyidik akan memberitahu keluarga. Masa penangkapan (pemeriksaan) adalah 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari,” ujar Aswin.
Densus 88 menangkap ketiga terduga teroris itu di kediaman masing-masing Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa dini hari, 16 November 2021. Ketiganya merupakan mubalig, Farid Okbah adalah pendakwah kenamaan dan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI), Ahmad Zain adalah anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Anung Al Hamat juga seorang ustaz.

Ketiganya diduga kuat terlibat kelompok teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI). Ahmad Zain dan Farid Okbah disebut Ketua dan Anggota Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf (LAZ BM ABA).

Sedangkan, Anung merupakan pendiri Perisai Nusantara Esa, badan yang dibuat untuk perbantuan hukum terhadap anggota JI yang tertangkap. Para tersangka dijerat Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pendanaan Terorisme dengan ancaman 15 tahun penjara.

(Suara Islam)

Loading...