Dihujat Karena Beri Izin Reklamasi Ancol dan Dufan, Begini Gaya Ngeles Anies

Anies Baswedan saat Kampanye "Tolak Reklamasi" di Pilgub DKI 2017

Anies menerbitkan izin reklamasi untuk peluasan kawan Taman lmpian Jaya Ancol (TMII) dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas 155 hektar.

Izin perluasan reklamasi tersebut tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

“Memberikan Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas ± 35 dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 Ha kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk,” kata Anies dalam Kepgub pada Jumat (26/6/2020).

Keputusan tersebut mendapat kecaman dari sejumlah pihak karena Anies telah melanggar janji kampanyenya sendiri yang waktu itu teriak-teriak akan menghentikan dan memberikan perlawanan terhadap reklamasi di Ibu kota. Anies dinilai tidak konsisten dengan janji kampanye yang telah memuluskan jalannya menjadi orang nomor 1 di DKI.

Kepada wartawan, Anies bungkam dan belum mau berkomentar terkait polemik izin reklamasi untuk PT Pembangunan Jaya Ancol.

Mantan Mendikbud tersebut mengatakan tidak akan menjelaskan soal izin reklamasi secara sepintas dan terpotong-potong. Dia akan menjelaskan izin reklamasi tersebut dengan lengkap nanti.

“Nanti dijelasinnya lengkap sekalian, jangan doorstop,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota, Selasa 30 Juni 2020. Anies kemudian menyudahi doorstop dan beranjak pergi.

Perlu diketahui, proyek tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena bertentangan dengan janji kampanye Anies saat Pilkada 2017 lalu yang menyatakan akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Selain itu, reklamasi juga dianggap akan mematikan ekonomi para nelayan sekitar.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) juga mengecam keras Gubernur DKI tersebut. Melalui Sekretaris KIARA, Susan Herawati menyatakan izin perluasan reklamasi untuk kawasan rekreasi di Pantai Ancol seluas 150 hektare merupakan ironi kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Bahkan, kata Susan Keputusan Gubernur tersebut memiliki kecacatan hukum karena hanya mendasarkan kepada tiga Undang-Undang yang terlihat dipilih-pilih, yaitu: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Ketiga Undang-Undang tersebut, terlihat dipilih oleh Anies Baswedan karena sesuai dengan kepentingannya sebagai Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.

(suaraislam)

Loading...