Catatan untuk Pidato Jokowi Soal Pemisahan Agama dan Negara

Presiden Jokowi

Pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu, soal pemisahan agama dan negara atau kaprah disebutkan agama dan politik mengundang banyak tanggapan baik yang setuju maupun tidak setuju. Pertanyaannya: “memang boleh memisahkan agama dan negara?”. Jawabnya boleh dan banyak negara yang sudah mempraktikkannya, terutama negara-negara di Barat. Konsep pemilihan agama dan negara itu disebut dengan “sekularisasi.” Puluhan ribu sudah ditulis mengenai pujian dan kritikan terhadap konsep sekularisasi dari pelbagai latar belakang keilmuan yang macam-macam. Ada yang mengkajinya dari perspektif ilmu politik, sosiologi, antropologi dan bahkan agama.

Baca:

Di dalam literatur dunia Islam, diskursus sekularisasi bagi negara-negara Islam pun dibicarakan. Kitab yang agak lama menulis soal sekularisasi dari kalangan pemikir Islam adalah al-Islām wa uṣūl al-ḥukm. Kitab ini ditulis oleh Ali Abdur Raziq. Dia adalah seorang hakim (qāḍī), ilmuan, dan seorang penulis Mesir. Pendidikannya adalah gabungan antara al-Azhar dan Ofxord. Pada tahun 1925, dia mengeluarkan idenya bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin spiritual dan masyarakat, bukan pemimpin politik. Dari buku ini, dia dijuluki sebagai seorang pemikir Muslim pertama yang berhaluan sekuler (the first secularist Muslim).

Jejak pemikiran Ali Abdur Raziq kemudian populer dan menjadi pijakan para pemikir Muslim berikutnya di banyak negara. Di Indonesia, salah seorang yang mempromosikan hal yang kira-kira sama adalah Cak Nur, sekularisasi sebagai desakralisasi. Pemikiran Cak Nur kemudian menjadi salah satu corak baru dalam menafsirkan sekularisasi dengan tidak menyatakan pemisahan antara domain agama dan negara. Istilah yang dipakainya adalah desakralisasi atau profanisasi. Madjid mendasarkan idenya tentang desakralisasi pada prinsip Tauhid dan soal manusia sebagai wakil Tuhan di bumi (khalifah). Ini yang dia maksud bahwa sekularisasi bukan sepadan dengan sekularisme. Konsep Tauhid di sini artinya, tidak ada hal yang absolut kecuali Tuhan. Pemujaan atas hal-hal lain selain Tuhan harus ditiadakan (desakralisasi). Dengan demikian, sakralitas adalah milik Tuhan semata. Konsep manusia sebagai khalifah dimaksudkan Cak Nur sebagai kodrat manusia dari Tuhan sebagai makhluk yang memiliki nalar dan kebebasan untuk berijtihad bagi kehidupannya. Atas pemikiran demikian, Cak Nur banyak disalahpahami dan dikecam terutama oleh kalangan Islam.

Jejak pemikiran Ali Abdur Raziq juga sangat kelihatan dalam pemikiran Gus Dur. Garis yang diambil Gus Dur adalah konsep negara bisa diijtihadkan oleh manusia (seperti hadis Nabi, kalian semua tahu dengan urusan dunia kalian). Dalam banyak kesempatan Gus Dur menganjurkan urusan agama hendaknya dipisahkan dengan urusan negara (politik) formal.

Apakah di Indonesia tidak boleh bicara atau menerapkan konsep pemisahan agama, desakralisasi atau apapun namanya? Lalu bagaimana dengan konsep Ketuhanan di dalam Pancasila? Bukankah sejarah bangsa kita tidak terpisah dengan persoalan agama di dalam negara? Pertama, menerapkan konsep ini boleh saja selama ada konsensus baru di kalangan pemangku negara baik melalui amandemen atau mekanisme hukum dan politik lainnya. Ide Pancasila itu adalah negara Indonesia bukan negara teokratis dan bukan negara sekuler (sekularisme) juga. Gus Dur dulu sering bercanda menyebutnya dengan “negara bukan-bukan,” maksudnya bukan berdasar agama dan bukan berdasar sekuler. Tapi yang pasti, Indonesia adalah negara yang masyarakatnya beragama. Apakah dalam negara sekuler masyarakatnya tidak beragama? Dalam banyak negara, negara sekuler itu bisa relijius. Amerika adalah contoh konkritnya. Di Eropa juga masih banyak orang yang beragama. Secara teoritis dan praktis menyatakan sekuler pasti tidak beragama itu kesalahan besar karena yang beragama itu bukan negaranya tapi masyarakat. Dan masyarakat di banyak negara masih melaksanakan agama mereka di negara sekuler. Kalangan Muslim di Prancis dan Jerman merasa bahwa sistem negara tersebut lebih memberi keleluasaan orang orang untuk berdakwah karena negara mereka tidak menganut agama. Inilah yang oleh Abdullahi al-Naim bahwa negara tidak boleh beragama, yang boleh beragama masyarakatnya.

Lalu dalam konsep yang demikian ini fungsi negara menjadi apa untuk agama? Fungsi agama adalah mengatur dan memberikan fasilitas orang untuk melaksanakan agamanya. Dalam konsep negara sekuler, negara menyediakan segala hal yang diperlukan oleh para pemeluk agama manapun. Mengatur di sini bukan mengatur ajaran karena ajaran menjadi hak pemiliki agama, bukan negara.

Kementerian Agama Republik Indonesia, menurut catatan beberapa ahli, adalah dimaksudkan sebagai pengatur (administrator) dan penyedia fasilitas yang dibutuhkan oleh para pemeluk agama. John Bowen (antropolog kondang asal Amerika yang mengkaji Indonesia dan Prancis) menyatakan jika Kementerian Agama itu dibentuk sebagai konsesi tidak disetujuinya pemberlakuan Piagam Jakarta. Secara praktik negara kita ini memang lebih mendekati sekuler –desakralisasi–dibandingkan sebagai negara teokratis.

Sekian dulu,

Wassalam
Syafiq Hasyim

(suaraislam)

Loading...