Anies Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD DKI, PSI Beri Sindiran Pedas

Ilustrasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Pemprov DKI Jakarta

Politisi PSI, Anthony Winza, menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak menghadiri rapat di DPRD DKI. Dia menyayangkan keputusan Anies yang mengutus Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria di momen pengesahan Raperda P2APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020.

“Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Wagub yang selalu hadir di rapat-rapat penting seperti ini menggantikan Pak Gubernur yang saya lihat kalau di rapat seperti anggaran ini tidak terlihat hadir. Mungkin ada kesibukan lain, tapi saya menghargai Pak Wagub,” ucap Anthony.

Perlu diketahui, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun 2020. Rapat dihujani interupsi anggota DPRD terkait Formula E.

Interupsi dimulai setelah anggota Badan Anggaran dari Fraksi PAN Farazandi Fidinansyah menyampaikan laporan Banggar hasil pembahasan terhadap raperda P2APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020.

Sekretaris Anggota Komisi B DPRD DKI Pantas Nainggolan kemudian mengajukan interupsi. Politikus PDIP itu menyinggung soal Formula E.

“Formula E. Sebagai catatan khusus kami, ini kami minta supaya catatan ini dimasukkan ke dalam berita acara paripurna ini karena ini merupakan paripurna terakhir dalam pelaksanaan RAPBD 2020,” kata Pantas dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/9/2021).

Anthony juga turut mengajukan interupsi. Sekretaris Fraksi PSI itu juga menyatakan pihaknya tak dapat menyetujui Raperda P2APBD DKI karena di dalamnya terdapat pelaksanaan Formula E.

“Singkatnya, kami tidak bisa menyetujui dengan alasan-alasan berikut, Pimpinan, karena perlu diingat pelaksanaan APBD 2020 tersebut termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan Formula E, anggaran Formula E,” ujarnya.

Anthony menyinggung soal temuan BPK terkait Formula E. Dia menyebut semestinya Pemprov DKI segera merevisi studi kelayakan sejak 2019 karena di dalam perhitungannya tak memasukkan commitment fee.

“Bagaimana caranya melaksanakan sesuatu yang studi kelayakannya saja belum jelas, bahkan tidak ada di RPJMD,” tuturnya.

(Suara Islam)

Loading...