Alhamdulillah! Polisi Terima LP Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi, Habib Muannas: Saatnya Ditangkap!

Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Alaidid (Foto;radarcirebon.com)

Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Habib Muannas Alaidid, SH mengapresiasi Polri yang menerima laporan dari pemuda lintas agama terhadap kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi yang menyebut Ibukota baru di Kalimantan Timur “tempat jin buang anak”.

Habib Muannas meminta kepolisian segera menangkap mantan caleg PKS tersebut karena diduga kuat menghina masyarakat Kalimantan.

“Apresiasi kpd polri, akhirnya dibuatkan Laporan Polisi bkn pengaduan sprt kemaren/dumas, krn dumas blm pro justicia, Saatnya Tangkap Edi Mulyadi.” Tulis habib Muannas di akun twitternya.

Perlu diketahui, Polda Kalimantan Timur resmi menerima laporan dari pemuda lintas agama terhadap kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi.

“Dalam hal ini, pihak Polda Kalimantan Timur telah menerima laporan dan menuangkannya dalam laporan polisi LP/B/21/I/2022/SPKT/Polda Kaltim tanggal 24 Januari 2022 dengan pelapor suadara STR,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/1).

Pelapor ini, jelas Ramadhan, berasal dari persatuan pemuda dayak dan juga tergabung di dalam tokoh pemuda lintas agama yang terdiri dari GP Ansor, GMKI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik dan Hindu di Provinsi Kalimantan Timur.

Sebelumnya dijelaskan, perwakilan dari Pemuda Lintas Agama Kaltim, Daniel A Sihotang pihaknya telah membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolresta Samarinda.

Menurut Daniel, video Edy Mulyadi itu yang menyebut lokasi ibu kota negara baru sebagai “tempat jin buang anak” “genderuwo, kuntilanak” dan ada yang menyebut “monyet” sebagai dugaan berita bohong dan dugaan penghinaan terhadap masyarakat Kalimantan.

“Dugaan berita bohong dan menimbulkan kebencian dan permusuhan individu dan/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA” jelas Daniel.

Edy disangkakan dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 atau Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45a UU ITE serta UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

(Suara Islam)

Loading...