Ahok, Rizal Ramli dan Isu SARA yang Tak Pernah Usai

Ahok dan Rizal Ramli di kantor Kementerian Menko Kemaritiman

Miris, Gelombang penolakan Ahok sebagai calon Direktur salah satu BUMN Indonesia dari beberapa elemen masyarakat dan tokoh politik masih menggunakan isu SARA.

Ahok, sejak namanya menjadi satu-satunya pengganti Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, isu suku dan agama semakin kuat di Indonesia khususnya DKI Jakarta. Penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI datang dari berbagai elemen yang tidak menerima latar belakangnya.

Berasal dari Etnis Tionghoa dan beragama Kristen merupakan alasan Ahok ditolak oleh sejumlah ormas. Ahok disebut sebagai kafir yang tak pantas memimpin DKI ditambah lagi sebagai etnis Tionghoa yang tak pantas memimpin orang-orang pribumi.

Meski berbagai penolakan datang dari segala penjuru dengan demonstrasi besar-besaran, Ahok tetaplah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan undang-undang.

Namun, sentimen yang terlanjur terbangun tetap ada. Ahok diserang dari berbagai penjuru untuk dilengserkan. Beberapa proyek seperti Rumah Sakit Sumber Waras dan Reklamasi disebut terjadi kasus korupsi yang melibatkan Ahok tetapi berulang-ulang Ahok terbukti tidak melakukannya. Akan tetapi, Puncaknya pada pidato Ahok di kepulauan seribu. Ahok dituduh menista agama yang akhirnya dijebloskan di penjara.

Pro-kontra pun terjadi, namun Ahok tetap ditetapkan sebagai terdakwa kasus penistaan agama. Terlepas dari benar atau tidaknya Ahok menista agama, akar persoalannya dari sentimen isu SARA yang telah dibangun sejak Ahok menjabat sebagai gubernur.

Pasca keluarnya Ahok dari penjara, ia memutuskan untuk tidak terlibat dalam pemerintahan dan dunia politik. Menurutnya, tidak sedikit orang menganggapnya sebagai penista agama.

Kini, entah mengapa? Jokowi atau Erick Thohir memanggil kembali Ahok untuk menduduki direktur salah satu BUMN. Menurut Bos Mahaka Group, beberapa BUMN seperti Pertamina dan PLN yang sekian lama berada dalam pusaran korupsi harus direformasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan figur pemimpin seperti Ahok untuk mendobrak perusahaan negara dengan kekayaan triliunan rupiah agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Baru dipanggil dan belum mengikuti seleksi, gelombang penolakan terhadap Ahok mulai bermunculan termasuk dari serikat pekerja PT. Pertamina dan Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli.

Menurut Rizal Ramli, Ahok hanya “kelas Glodok” dan tak layak menjadi petinggi BUMN.

“Masih banyak eksekutif dari Tionghoa yang lebih baik, bukan kelas Glodok,” kata Rizal Ramli

Apa itu Glodok?

Pada zaman Hindia Belanda, peraturan pemerintah yang mengharuskan masyarakat Tionghoa dikonsentrasikan di wilayah-wilayah tertentu supaya lebih mudah diatur, menjadikan beberapa kota sebagai Kampung Cina atau Chinatown.

Glodok merupakan salah satu Kampung Cina yang kini menjadi pusat perdagangan terbesar untuk barang-barang elektronik di Jakarta. Sejak zaman dahulu, sesuai dengan nama kampungnya, mayoritas penghuninya adalah pedagang atau pebisnis Tionghoa.

Kalimat Rizal Ramli terkesan sangat merendahkan orang Tionghoa secara khusus di kampung Glodok. Jika ia menolak Ahok karena dinilai kelas Glodok maka Rizal Ramli menyebarkan isu SARA.

Secara tidak langsung, ia mengatakan bahwa orang Tionghoa golongan Glodok tidak pantas menjabat sebagai pejabat publik dan sejenisnya. Disisi lain bisa berarti ia mengatakan bahwa seluruh orang Tionghoa tidak pantas memimpin di Indonesia karena jumlah orang Cina di Glodok tidak sedikit yang bisa mewakili mayoritas orang Tionghoa di seluruh Indonesia.

Saya tidak tahu, apakah ada alasan lain semacam ini dibalik penolakan Ahok dari Rizal Ramli dan serikat pekerja Pertamina? Jika Ahok ditolak karena beragama Kristen, Suku Tionghoa dan Golongan Glodok maka benar bahwa isu SARA di Indonesia tak kunjung usai.

Salam!!!

Neno Anderias Salukh

(kompasiana/suaraislam)