Ada Kejanggalan dalam Vonis Bebas Pemerkosa Anak, Aktivis Minta Qanun Jinayat Direvisi

Ilustrasi

Kalangan aktivis perempuan dan anak di Aceh memprotes putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kabuapaten Aceh Besar dan Mahkamah Syariah Aceh karena menjatuhkan vonis bebas terhadap dua terdakwa kasus pemerkosaan terhadap anak, yakni MA dan DP.

MA merupakan ayah korban. Sementara DP merupakan paman korban.

Sebelumnya jaksa dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 200 bulan penjara atau 16,5 tahun penjara.

Menurut Soraya Kamaruzzaman selaku Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, ada beberapa kejanggalan terhadap putusan hakim ketika menelaah putusan dari tingkat pertama.

Misalnya, hakim tidak menjadikan video kesaksian anak selaku korban sebagai alat bukti, dengan alasan karena anak tersebut bukan tunarungu, tapi hanya mengangguk dan menggeleng saat menjawab pertanyaan.

Menurut Soraya, hakim menilai jawaban itu hanya sekadar imajinasi anak yang menjadi korban.

“Kami melihat, dalam hal ini membuktikan bahwa hakim tidak punya perspektif anak sebagai korban dalam mengkaji persoalan ini. Tentu kasus ini harus dilihat berbeda walaupun sebelumnya anak yang ceria bisa bersosialisasi dengan baik, namun pengalaman trauma tentu tidak akan membuat dia kembali seperti semula dalam waktu yang singkat,” kata Soraya seperti dikutip dari Kompas.com di Banda Aceh, Senin (7/6/2021).

Lebih lanjut Soraya juga mengatakan soal kejanggalan lain.

Menurut Soraya, hakim juga tidak menganggap hasil visum sebagai alat bukti, karena alasan hasil visum tidak dapat menunjukkan siapa pelakunya.

“Visum tidak dijadikan sebagai alat bukti, padahal hasil visum itu menunjukkan terjadinya luka. Memang ada beberapa hal yang hilang, karena kasus perkosaan sudah beberapa bulan setelah kejadian. Alasannya hasil visum tidak dapat menunjukkan pelaku,” kata Soraya.

Balai Syura Ureung Inong Aceh juga mencatat, dalam penanganan kasus perkosaan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh ayah dan paman korban, hakim menggunakan Qanun Jinayat sebagai landasan hukum.

Majelis hakim mengabaikan hak anak yang menghadapi pengadilan tanpa adanya pendamping dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) maupun psikolog.

“Itulah beberapa kelemahan dan kejanggalan yang kami temukan dalam proses hukum kasus perkosaan anak yang menggunakan Qanun Jinayat. Artinya anak selaku korban dalam Qanun Jinayat jelas tidak mendapatkan keadilan,” kata Soraya.

(Suara Islam)

Loading...