Parlemen atau Preman Jalanan?

Ilustrasi

“Insyaallah tetap akan istiqomah jadi gerakan moral sebagai parlemen jalanan, siapapun presidennya nanti,” kata Slamet Maarif, Ketua Persaudaraan Alumni 212 pada CNNIndonesia (5/12). Sebab, asal mula gerakan adalah panggilan moral dalam kasus penodaan agama.

Menjadi parlemen jalanan pernah dinyatakan Slamet November 2017. Kala itu, dikatakan PA 212 tak akan dibubarkan, meski Ahok telah divonis melakukan penodaan agama. Slamet juga tak ingin PA 212 menjadi parpol atau ormas. Katanya, “Ormas sudah banyak, biarkan kami menjadi parlemen jalanan untuk mengontrol penguasa.”

Menjadi parlemen jalanan, paling gampang, enak, mudah, dan paling murah. Bisa berkilah ke 16 atau 32 penjuru angin. Apalagi gerakan moral dibalut dengan frame ‘membela agama’. Slamet menganggap upaya mempertahankan PA 212 masih relevan. Bentuk PA 212 saat ini merupakan hasil gabungan sejumlah ormas Islam.

Dengan format itu, PA 212 akan lebih leluasa menggalang kekuatan. Apalagi dikatakannya, ini intinya, ke depan PA 212 akan terus mengawasi pihak-pihak yang berusaha menodai Islam. Katanya, hal ini dilakukan demi kebaikan Indonesia. Ehm, kalimat terakhir tampak oportunistik. Apalagi tambahnya, “Menjadikan NKRI yang lebih baik dengan mengharap rida Illahi.”

Jika masyarakat Indonesia majoritas masih bodoh, tidak mengetahui hukum (negara), dan pemerintah tak tegas menegakkan hukum, ormas model PA 212 bisa leluasa. Sebutan parlemen jalanan akan tak bisa dibedakan dengan preman jalanan (bedakan dengan preman kantoran). Lihat kata-katanya yang sangat tendensius; “Penodaan agama dan kriminalisasi ulama masih terus berlangsung bahkan gejala Islamophobia kian menguat.”

Apa gejalanya? Itu berdasar persepsi yang dibangun dari perspektif berfikirnya sendiri. Ketika menolak ajakan menjadi partai politik, dengan alasan munyer-munyer, bisa jadi karena ketidakmampuan memenuhi syarat UU Partai Politik. Jumlah aktivis dan pendukungnya yang kecil, dari sejak awal tak memenuhi syarat. Bandingkan dengan PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang di-inisiasi anak-anak muda lintas agama. Meski tak disokong dana besar, PSI solid karena ideologi politik yang jelas. Ideologi generasi baru Indonesia yang terbuka. Tidak dengan spirit eksklusivisme.

Meski gerakan moral, “PA 212 juga akan selalu mendukung partai politik yang berjuang melawan ketidakadilan. Sebaliknya akan selalu melawan bahkan berjuang menenggelamkan partai yang menjadi pendukung penoda agama,” ucap Slamet. Pihaknya akan terus melawan kriminalisasi ulama dan penoda agama. Artinya apa? Ini semacam pengumuman; Bahwa mereka menyediakan diri sebagai pressure group, yang terbuka untuk bekerja-sama, asal dengan ketentuan dan syarat berlaku. Apa syaratnya? Ada deh!

Maka tak lain tak bukan, PA 212 hanyalah nama baru dari FPI, yang ditinggal imam besarnya umroh tak balik-balik. Bukan parpol, bukan ormas, dalam sebutan Soeharto tak beda dengan OTB (Organisasi Tanpa Bentuk), yang dulu pernah populer.

Sumber: FB Sunardian Wirodono

(suaraislam)