Ijtimak Ulama, Sisaan Kecewa Kubu Penekan Rezim Jokowi

Pemimpin GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak (tengah), Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif (kiri), dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis (kanan) memberikan keterangan pers terkait Ijtimak Ulama 3. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama pimpinan Yusuf Muhammad Martak berencana kembali menggelar ijtimak ulama dan tokoh nasional ke-4 dalam waktu dekat.

Agenda itu digagas tak lama setelah presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo bertemu dengan pesaingnya, Prabowo Subianto.

Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan menilai ijtimak ulama ke-4 bermuatan politis. Menurutnya, pertemuan itu untuk menjaga soliditas gerakan 411 dan 212 dalam menekan sejumlah isu ke depan.

“Rencana ijtimak ulama pada dasarnya digunakan sebagai upaya untuk tetap membuat kekuatan penekan yang terdapat dalam gerakan 411 maupun 212 tetap terkonsolidasi,” ujar Rafif kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/7).

Dia mengatakan GNPF akan tetap menjaga isu dan eksistensinya untuk kepentingan pemilu. Menurutnya, kekuatan gerakan itu tidak akan signifikan dan ditinggalkan para pendukungnya.

Rafif tidak melihat rencana ijtimak ulama didasari kekecewaan atas pertemuan Jokowi-Prabowo. Namun, yang lebih tampak adalah menjaga eksistensi gerakan untuk menekan sejumlah isu.

“Ini berkaitan dengan agenda upaya untuk mengirimkan pesan bahwa kelompok ini masih relevan dan menjadi kekuatan alternatif di luar partai politik,” ujarnya.

Dia meragukan ada peran Partai Keadilan Sejahtera di balik ijtimak ke-4. Tak semua yang bersepakat dengan gagasan perjuangan Islam mau menempuh jalur demokrasi, apalagi melalui partai politik.

Di sisi lain, Rafif memprediksi pengaruh politik kelompok ini tidak akan kuat. Mereka dianggap gagal menambah perolehan suara bagi pasangan Prabowo-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

“Itjma pada dasarnya hanya menambah keyakinan dari pemilih Prabowo yang memang sejak awal sudah mantap pilihannya,” ujar Rafif.

Selain itu, isu politik berbasis agama tidak efektif untuk skala pilpres. Menurutnya, isu itu hanya efektif di tingkat pemilihan kepala daerah.

“Jadi, kuat tidaknya, tergantung bagaimana kelompok ini mencoba tetap relevan dengan isu-isu yang telah dibangun. Jika tidak, akan rontok dengan sendirinya,” kata Rafif.

Pakar komunikasi politik, Lely Arrianie menilai ijtimak secara umum hanya untuk menentukan dan mendukung calon presiden pada pilpres lalu.

“Yang sebenarnya punya kepentingan lanjutan itu adalah koalisi pengusung. Tapi Pak Prabowo juga telah mengatakan koalisi sudah bubar pasca selesainya Pilpres,” ujar Lely kepada CNNIndonesia.com.

Lely menduga ada kemungkinan ijtimak tersebut menjadi momentum GNPF-Ulama membentuk parpol. Meskipun hal itu tak mudah karena harus memenuhi persyaratan UU Parpol.

Selain itu, Lely menilai tak tepat jika ijtimak ulama diadakan sebagai bentuk kekecewaan atas pertemuan Prabowo dan Jokowi. Pengakuan kekalahan Prabowo dan pertemuannya dengan Jokowi, kata Lely, justru seharusnya didukung.

Dia menilai ijtimak ulama hanya berpengaruh bagi kelompok yang memilih menjadi bagian di luar pemerintahan. Usai pilpres, belum ada lagi tokoh yang mereka dukung sejak Prabowo bertemu Jokowi.

(CNN/suaraislam)