Heboh! Massa Aksi Tantang Anies Cek KTP PKL di Tanah Abang

Ketua Umum Komunitas Bangsa Bersatu (KBB) , Silvia D Soembarto, menggelar aksi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk mendesak Anggota DPRD menandatangi hak interpelasinya, Senin (19/2) siang. . AKURAT.CO/Arief Munandar

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dianggap mementingkan kontrak politiknya daripada pro terhadap rakyat kecil oleh peserta aksi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (19/2).

Koordinator Aksi sekaligus Ketua Umum Komunitas Bangsa Bersatu Silvia D Soembarto menduga, kebijakan Gubernur Anies membuka jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang adalah kontrak politik kepada salah satu partai. Padahal, kebijakan itu telah melanggar UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Apakah ada hutang politik kepada partai tertentu?” kata Silvia dalam orasinya.

Padahal, kata Silvia, tidak semua pedagang kaki lima yang diberikan lokasi berjualan secara gratis di Jalan Jatibaru Raya adalah warga Jakarta. Karena itu, kebijakan menutup Jalan Jatibaru dianggap tidak pro terhadap warga Jakarta.

“Mana keadilan yang digaung-gaungkan, coba cek PKL KTP-nya DKI bukan? kebanyakan bukan. Tidak ada lagi rasa keadilan, sesuai dengan Pancasila, sila ke 4,” ujarnya.

Lucunya, lanjut Silvia, kebijakan menutup Jalan Jatibaru tak ada dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Oleh karena itu, penempatan PKL di Jalan Jatibaru tidak berlandaskan hukum yang berlaku.

“Makanya kita menuntut anggota dewan untuk segera menandatangi hak interpelasinya, mewakili kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, Puluhan warga yang tergabung dalam Komunitas Bangsa Bersatu (KBB) menggelar aksi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk mendesak Anggota DPRD menandatangi hak interpelasinya.

Berdasarkan pantauan, aksi dimulai sejak pukul 11.30 WIB dengan membawa bendera merah putih dan mobil komando. Mereka menggunakan pakaian serba hitam dan terlihat rata-rata peserta usianya memasuki masa tua (lansia).

(akuratcom/suaraislam)