Djarot Menghitung Hari, Anies-Sandi Pusing Ditagih Janji

56

Di penghujung masa jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat justru terlihat lebih sibuk. Ia mengejar agar sejumlah proyek, terutama yang merupakan program berkesinambungan sejak zaman Gubernur Joko Widodo, dapat diselesaikan sebelum kepemimpinannya berakhir.

Menurutnya, program-program tersebut merupakan bagian dari apa yang telah dijanjikan pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sejak 2012 lalu. Sehingga, janji-janji yang terkait dalam visi dan misi pasangan Jokowi-Ahok itu harus segera dituntaskan.

Bila melihat ke belakang, sejumlah perubahan banyak terjadi di ibukota sejak 2012. Hal itu terlihat pada pembangunan infrastruktur seperti jalan layang khusus bus Transjakarta yang menghubungkan Ciledug-Tendean, Simpang Susun Semanggi, dan lainnya.

Selain infrastruktur, ibukota juga memiliki Jakarta Smart City yang berguna untuk membangun Kota Jakarta menggunakan teknologi informasi. Dengan aplikasi ini diharapkan masyarakat dapat bersama-sama memantau kondisi Jakarta dan menjadikannya kota yang lebih baik lagi.

Kesuksesan dan kelancaran Jakarta Smart City bertumpu pada keberadaan dua apliksi, yakni Qlue dan Cepat Respons Opini Publik (CROP). Dengan aplikasi tersebut, masyarakat dapat melaporkan sendiri tentang berbagai hal, seperti jalan rusak, sampah yang menyumbat saluran air, masalah perparkiran. Dengan adanya laporan yang masuk, pihak terkait akan menanganinya dengan cepat.

Kemudian, pada masa kepemimpinan Ahok, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dibangun di sejumlah tempat. RPTRA tidak hanya sebagai tempat untuk bermain bagi anak-anak, namun juga tempat untuk belajar. Bahkan para orangtua pun dapat memanfaatkan tempat itu untuk berbagai aktivitas sosial.

Tak hanya itu, anak-anak dari warga yang kurang mampu dapat memperoleh Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang berisi bantuan untuk membeli keperluan sekolah yang tidak dapat diuangkan.

Namun, apakah program-program itu akan terhenti dan akan mengalami perubahan setelah tongkat kepemimpinan ibukota beralih kepada Anies Baswedan – Sandiaga Uno?

Dalam sejumlah kesempatan, pasangan pemenang Pilkada DKI Jakarta itu telah berjanji akan melanjutkan sejumlah program dari pemimpin sebelumnya. Sebagai contoh RPTRA. Sandiaga pernah berjanji akan melanjutkan pembangunan RPTRA di tiap kecamatan yang ada di ibukota ini.

Begitu juga dengan program KJP. Bahkan dalam kampanye mereka saat itu, mereka akan membuat KJP Plus yang tidak jauh berbeda dari KJP yang telah ada, namun bedanya dapat diuangkan atau dapat digunakan untuk mengambil uang secara tunai.

Lalu, bagaimana dengan janji-janji kampanye Anies-Sandi lainnya? Selama kampanye, pasangan itu selalu menjanjikan akan memberikan kesempatan pemilikan rumah dengan uang muka Rp0 atau Rumah DP Rp0. Selain itu janji lainnya, bantuan dana Rp1 miliar per RW, setop reklamasi, penutupan Alexis. Kemudian, pengusaha dari program Oke Oce akan dicarikan tempat usaha, modal, dan dicarikan pembeli.

Tak hanya itu, Anies-Sandi juga pernah menjanjikan transportasi yang serba Rp5.000, Jakarta tanpa menggusur, Jakarta bebas banjir dan macet, serta gubernur yang merangkul semua ras dan agama.

Meskipun pasangan Anies-Sandi belum menjalankan tugas mereka, namun sejumlah masyarakat sanksi terhadap sejumlah janji mereka. Janji tersebut yakni kepemilikan rumah dengan DP Rp0 dan penghentian reklamasi di Pantai Utara Jakarta, serta penutupan Alexis.

Mengenai program rumah dengan DP Rp0, pada masa kampanye Sandiaga pernah menjanjikan bahwa program itu berlaku untuk mereka yang berpenghasilan di bawah Rp7 juta per bulan. Namun beberapa bulan yang lalu ia meralatnya dengan mengatakan bahwa program itu bisa dilakukan untuk mereka yang berpenghasilan di atas Rp7 juta per bulan.

Sementara, untuk masalah reklamasi di Pantai Utara Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah memastikan, reklamasi Teluk Jakarta dapat terus dilanjutkan setelah moratorium proyek tersebut dicabut, menyusul penyelesaian masalah administrasi yang dipenuhi pengembang.

Reklamasi dilanjutkan setelah pengembang dinilai telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Sedangkan mengenai penutupan Alexis, pada masa kampanye dan setelah Anies-Sandi menang Pilkada DKI, Ahok pernah menyatakan bahwa ia akan menunggu janji pasangan tersebut untuk menutup tempat hiburan malam Alexis.

Memang ada baiknya, masyarakat Jakarta memberikan kesempatan kepada pasangan tersebut untuk bekerja setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017) mendatang, terutama untuk menepati janji-janji selama kampanye. Pasalnya, melaksanakan janji tidak semudah saat mengucapkannya.

Bahkan, ada rumor yang berkembang bahwa Anies akan dicalonkan sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Mampukah Anies-Sandi bekerja sebaik mungkin untuk malayani masyarakat Jakarta dan memenuhi janji-janji kampanye mereka, juga tidak tergiur untuk maju ke Pilpres 2019? Kita tunggu saja dan memang hanya bisa menunggu.

(netralnews/suaraislam)