Caleg PKS Diduga Cabuli Anak Kandungnya, PSI: Pantas Paling Getol Menolak RUU P-KS

Dara Adinda Nasution, Jubir dan Caleg PSI DPR RI Dapil Sumut III

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam tindakan biadab pencabulan yang diduga dilakukan calon legislatif (Caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Caleg berinisial AH itu dilaporkan keluarganya sendiri karena diduga mencabuli anak kandungnya selama 14 tahun. Menurut Kapolres Pasaman Barat, terlapor diketahui kabur ke Jakarta.

Juru Bicara PSI Dara Nasution mengatakan, “Perbuatan ini sungguh biadab! Korban merupakan anak kandungnya sendiri dan ia harus menderita sejak usia tiga tahun. Terduga pelaku harus segera diproses dan dihukum seberat-beratnya!”

Dengan mencuatnya kasus ini, Dara Nasution kembali mengingatkan bahwa DPR harus segera sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Dara juga menyoroti sikap PKS yang selama ini sangat keras menolak RUU P-KS.

“RUU ini darurat disahkan! Butuh berapa banyak lagi perempuan yang menjadi korban namun tidak memiliki perlindungan hukum? Kita harus tanyakan komitmen PKS dalam melindungi perempuan. Apa mereka menolak RUU P-KS karena ingin melindungi calegnya yang pelaku kekerasan seks?” kata Dara.

Caleg PSI dari Dapil Sumatera Utara III ini melihat bahwa PKS gagal menyeleksi caleg yang mereka usung. Menurut Dara, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tanggung jawab PKS kepada publik untuk memberikan kandidat terbaik untuk dipilih rakyat.

“PKS gagal menyeleksi kadernya untuk maju jadi caleg. Masa terduga kekerasan seks diusung menjadi wakil rakyat? Kalau di PSI, orang seperti itu tidak mungkin kami usung karena PSI melakukan seleksi dengan ketat dan melibatkan panelis independen seperti Pak Mahfud MD,” terangnya.

PSI merupakan satu-satunya partai politik yang melakukan seleksi terbuka untuk menyaring caleg yang akan diusung. Seleksi tersebut dilakukan oleh panelis independen seperti Mahfud MD selaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Riyanto, dosen psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk, dan mantan Komisioner Komisi Nasional Perempuan Neng Dara Afifah.

(suaraislam)